Page 318 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 318

Senthot Sudirman, Dian Aries Mujiburrohman, Theresia Suprianti
            300

            ini tentu  menjadi permasalahan sangat serius di  lapangan dalam proses
            pembebasan tanah. Kejadian tersebut tentu mempertaruhkan nama dan
            kredibilitas BPN, khususnya Kantor Pertanahan yang bersangkutan  atas
            kualitas kinerjanya. Mereka berkomentar, bagaimana hal ini dapat terjadi
            ketika Sertipikat  Tanah  yang  membuat Kantor Pertanahan,  pada  waktu
            yang berebda ditentang dan dipersalahkan sendiri? Bagaimana kerja BPN?

                Hal semacam  itu dirasakan oleh  Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)
            Tol  Solo-Mantingan I  sangat mengganggu  dalam  proses menindalanjuti
            penghitungan besarnya nilai ganti rugi tanah yang terkena proyek. Kondisi
            seperti ini  dijelaskan  oleh  Waligi  dan Komarudin (2014, komunikasi
                   22
            pribadi)   menambah  pekerjaan  PPK  untuk  menegosiasikan  ulang
            dengan  para  pemilik yang  memakan  waktu  cukup bahkan  sangat lama.
            Fenomena ini dirasakan sebagai penyebab molornya proses perampungan
            pembebasan  tanah  untuk jalan  tol.  Oleh karena itu, khusus  dalam hal
            terjadinya perbedaan luas antara hasil pengukuran baru dengan data luas
            tanah yang tertera dalam sertipikat tanah ini, penulis menganggap seperti
            ada warisan kesalahan hasil pengukuran luas tanah dalam sertipikat tanah
            yang pada  gilirannya  mencuat  dalam proses pembebasan  tanah untuk
            pembangunan bagi kepentingan umum seperti jalan tol ini. Informasi ini
            hendaknya dijadikan  kaca  benggala  bagi seluruh petugas ukur dan para
            pemegang otoritas di Kantor Pertanahan untuk bekerja lebih cermat, teliti,
            dan profesional.
                Berkaitan dengan perbedaan ukuran luas tanah antara yang dihasilkan
            oleh  juru  ukur  dengan  luas tanah  yang tertera  dalam  sertipikat tanah,
            menurut penulis perlu dipertajam penelusurannya untuk  bidang-bidang
            tanah  yang dikur  berdasarkan  pendaftaran  sporadis dan  bidang-bidang
            tanah yang  dikur  berdasarkan  proses  pendaftaran  sistematis  baik yang
            melalui ajudikasi maupun prona dan proda. Penulis meyakini, ketelitian
            pengukuran  sangat  tergantung pada prosesnya  dan pelakunya.  Dalam
            pengukuran  sporadis  yang  umumnya dilakukan  terhadap  satu atau dua
            bidang  tanah  akan menghasilkan ketelitian  yang  lebih  tinggi  daripada
            pengukuran  yang  dilakukan  secara  masal  dalam  proses  pendaftaran
            sistematis. Berkaitan  dengan hal  ini  perlu  penelitian  tentang  analisis
            ketelitian  hasil  pengukuran  antara  yang  dilakukan untuk pendaftaran
            melalui cara sporadis dan cara sistematis. Hasil penelitian ini diharapkan



            22  Loc.cit.
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323