Page 312 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 312

Senthot Sudirman, Dian Aries Mujiburrohman, Theresia Suprianti
            294

                (2015, komunikasi pribadi) menjelaskan bahwa salah satu penghambat
                pengadaan  tanah  adalah Sulitnya mencapai kesepakatan harga
                ganti rugi  antara  masyarakat pemilik  tanah  dengan pemerintah
                yang memerlukan  tanah. Informasi ini  senada  dengan  pernyataan
                Manurung  (2012:73)   yang menyatakan bahwa )  sulitnya mencapai
                                 7
                kesepakatan harga ganti rugi antara masyarakat pemilik tanah dengan
                pemerintah yang memerlukan tanah.
            7.  Adanya keberatan dan penolakan masyarakat terhadap pembangunan
                jalan TOL yang melalui permukiman mereka.
                Kondisi adanya  keberatan dan  penolakan  masyarakat  terhadap
                pembangunan jalan  TOL  yang melalui  permukiman mereka  terjadi
                di Desa Sidokare (Subowo, 2015, komunikasi pribadi). Dengan adanya
                penolakan itu, maka hingga saat ini di desa Sidokare perkembangan
                pengadaan tanahnya relatif kecil. Faktor ini senada yang ditemukan
                oleh Manurung (2012:73) .
                                     8
            8.  Perijinan yang panjang dan lama ditemui untuk membebaskan tanah
                yang  dikuasai  pemerintah.  Dalam hal  ini Surito (2015,  komunikasi
                pribadi) menegaskan bahwa perijinan yang panjang dan lama ditemui
                untuk  membebaskan  tanah yang  dikuasai  pemerintah,  sehingga
                menimbulkan permasalahan  dalam pengadaan  tanah.  Manurung
                (2012:73)  juga menerangakn hal  yang mirip  dengan  pernyataan
                       9
                tersebut sehingga pengadaan tanah menjadi terhamabat.
            9.  Harga ganti rugi yang dihasilkan oleh penilai independen terlalu rendah
                bahkan di bawah NJOP. Dalam hal ini Subowo (2015) menerangkan
                bahwa ada  bebarapa  bagian di  lapangan dimana  harga ganti  rugi
                yang dihasilkan oleh  Penilai  Independen  tidak dapat diterima oleh
                masyarakat. Temuan ini senada dengan temuan.
            10.  Surat tanda  bukti  kepemilikan tanah  oleh  masyarakat tidak  sesuai
                dengan kondisi lapangan.  Berdasarkan keterangan dari  Surito (2015
                komuikasi pribadi) menerangkan bahwa faktor penghambat pengdaan
                tanah lainnya  adalah  surat  tanda bukti kepemilikan  tanah  oleh



            7   Manurung, M.M. T. 2012. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
                Jalan Tol Di kabupaten Deli Serdang” Skripsi STPN, Yogyakarta.
            8   Manurung, M.M. T. 2012. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
                Jalan Tol Di kabupaten Deli Serdang” Skripsi STPN, Yogyakarta.
            9   Manurung, M.M. T. 2012. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan
                Jalan Tol Di kabupaten Deli Serdang” Skripsi STPN, Yogyakarta.
   307   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317