Page 308 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 308
Senthot Sudirman, Dian Aries Mujiburrohman, Theresia Suprianti
290
Selain tanah ada pula bangunan dan tanaman yang juga menjadi
tanggungan pihak yang memerlukan tanah untuk pembangunan jalan tol
dimaksud. Sebanyak 3 bidang tanah tersebut bernilai Rp. 823 juta ditambah
nilai bangunan sebesar Rp. 11,103 miliar dan nilai tanaman sebesar Rp. 4
juta. Tanggungan Kementrian Pu terhadap Pemerintah Kab. Nganjuk
adalah sebesar Rp. 11,930 miliar.
Fasilitas umum juga merupakan obyek pembebasan yang harus diganti
jika jalan tol mengenai obyek tersebut. Fasilitas umum di Kabupaten
Nganjuk yang terkena proyek pembangunan jalan tol adalah seperti
ditunjukkan pada Tabel 4.8.
Tabel 4.8 Rekap realisasi uang ganti rugi (UGR) tanah fasilitas
umum pengadaan tanah jalan tol Mantingan-Kertosono II di
Kab. Nganjuk
Uang Ganti Rugi (UGR)
Desa Luas Bangunan Tanaman
Bidang Tanah (Rp.) Jumlah (Rp.)
(m ) (Rp.) (Rp.)
2
Waung 3 3853 534.440.000 - 197.100.000 731.540.000
Kemlokolegi 5 6005 1.315.720.000 - 22.845.000 1.338.565.000
Mabung 1 787 121.198.000 - - 121.198.000
Kemaduh 2 1442 31.2052.000 - 46.100.000 35.815.2000
Jumlah 11 12.087 2.283.410.000 266.045.000 2.549.455.000
Sumber: Kantor PPK Kab. Nganjuk (2015)
Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa fasilitas umum milik Pemerintah
Kabupaten Nganjuk yang terkena proyek jalan tol sebanyak 11 bidang seluas
12.087 m atau 1,209 ha. Tanggungan Kementrian PU terhadap fasilitas
2
umum ini sebesar Rp. 2.549.455.000,- yang terdiri dari tanah senilai Rp.
2.283.410.000,- dan tanaman senilai Rp. 266.045.000,- UGR untuk fasilitas
umum tersebut telah dipenuhi oleh PPK pembangunan jalan tol ruas
Mantingan-Kertosono II di Kabupaten Nganjuk, namun Pemerintah Kab.
Nganjuk sedang mengupayakan pengadaannya kembali.
3. Permasalahan Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Mantingan
–Kertosono II di Kab. Nganjuk
Persoalan yang paling mengemuka dalam pembangunan jalan tol saat
ini kata Joko Kirmanto (2010) , adalah soal pembebasan lahan atau tanah.
1
1 Loc.cit.
