Page 306 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Senthot Sudirman, Dian Aries Mujiburrohman, Theresia Suprianti
288

Dari Tabel 4.6 di atas dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut.
Tanah TKD yang menjadi tanggungan pembebasan adalah 36 bidang seluas
101.933 m atau 10,19 ha. UGR tanah untuk sejumlah bidang tanah TKD
2
tersebut sebesar Rp. 18.922.466.533,- dan UGR total (tanah, bangunan,
dan tanaman) sebesar Rp. 20.852.997.255,-; sehingga UGR tanaman dan
bangunan di luar UGR tanah adalah sebesar Rp. 1.660.530.722,-. Jadi sisa
tanggungan UGR tanah TKD yang harus dipersiapkan oleh Kementrian PU
untuk menyelesaikan pembebasan tanah TKD jalan tol Trans Jawa Ruas
Mantingan-Kertosono II di Kab. Nganjuk adalah sebesar Rp. 20.852.997.255,-
;
Dari Tabel 4.6 juga diketahui bahwa tanah TKD yang masih belum
tuntas penyelesaiannya bukan berada di 31 desa namun hanya berada di 8
desa, yaitu Desa Mojorembun, Sukorejo, Mungkung, Putren, Kedungrejo,
Mabung, Waung, dan Kemaduh. Jumlahnya TKD berbeda-beda antar desa
tersebut, namun di Desa Kedungrejo ditemukan paling banyak beban TKD
yang harus dibebaskan. Dari delapan desa tersebut ternyata hanya tersebar
di 4 kecamatan dari 8 kecamatan yang dilalui jalan tol tersebut, yaitu
Kecamatan Rejoso, Sukomoro, Tanjunganom, dan Baron.
Beban berat yang juga harus dipikuloleh desa adalah bahwa mereka
harus mencarikan tanah pengganti TKD yang terkena proyek jalan tol
dimaksud. Hal yang meringankan adalah bahwa tanah-tanah pengganti
TKD tersebut boleh di wilayah desa lain.
Ditinjau dari tanggungan Kementrian PU untuk pembebasan tanah
milik Pemerintah Kabupaten Nganjuk ditunjukkan pada Tabel 4.7. Dari
tabel ini diketahui bahwa ada 3 (tiga) bidang tanah milik Pemerintah Kab.
Nganjuk yang menjadi tangungan Kementrian PU untuk diganti.