Page 324 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Senthot Sudirman, Dian Aries Mujiburrohman, Theresia Suprianti
306

kendala dalam proses pembayaan UGR oleh PPK Mantingan-Kertosono II
di Kabupaten Nganjuk.

Dijelaskan oleh Suroto dan Aminudin (2015, komunikasi pribadi)
bahwa proses pembebasan tanah dari wakaf lebih sulit daripada tanah dari
masyarakat, dan proses pembebasan tanah aset desa lebih sulit daripada
tanah wakaf. Oleh karena itu, walaupun jumlah dari sisa tanah aset desa
dan tanah wakaf yang belum dibebaskan lebih sedikit dari tanah yang
berasal dari masyarakat, namun penyelesaiannya menguras konsentrasi
dan perjuangan yang lebih besar. Hal ini harus dijadikan catatan bagi P2T
dalam penyelesaiannya.

C. Upaya dan Rumusan Penyelesaian Permasalahan
Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol

Dalam merumuskan gagasan upaya penyelesaian kendala pembebasan
tanah dalam pembangunan jalan tol ini, penulis berangkat dari hasil
identifikasi kendala-kendala dan penyebabnya yang umum dan sering
timbul dalam pembebasan tanah, khususnya jalan tol. Hasil identifikasi
kendala pembebasan tanah dan gagasan upaya penyelesaiannya adalah
sebagai berikut:
Rendahnya pengetahuan dan kesadaran pemilik tanah mengenai
fungsi sosial atas tanah menyebabkan mereka lebih mengutamakan
kepentingan sendiri di atas kepentingan umum, misalnya keengganan
mereka melepaskan tanahnya untuk kepentingan umum. Hal ini dapat
dipahami, memang selama ini tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai
fungsi sosial hak atas tanah tersebut oleh Pemerintah sebagai pemegang
otoritas. Sosialisasi tentang “fungsi sosial hak atas tanah” ini umumnya
hanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengadaan tanah, sehingga
sangat dimungkinkan kegiatan ini tidak bersesuaian dengan kondisi
psikologis yang tepat. Oleh karena itu, diusulkan adanya sosialisasi
mengenai hukum pertanahan secara bertahap dan terstruktur melalui
POKMASDARTIBNAH (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan)
yang ada di setiap desa. Namun demikian, pembentukan danpengelolaan
Pokmasdartibnah ini juga perlu digalakkan.
Adanya keberatan dan penolakan masyarakat terhadap rencana
pembangunan jalan TOL yang melalui permukiman mereka, merupakan
salah satu akibat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi