Page 325 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 325
Pengadaan Tanah Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II: ... 307
sosial hak atas tanah dan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai
manfaat baik yang tangible maupun yang intangibel dari bangunan jalan
tol. Hal ini kiranya dapat dipecahkan melalui sosialisasi mengenai fungsi
sosial hak atas tanah dan berbagai manfaat yang akan dihasilkan oleh
pembangunan jalan tol secara secara terus menerus, baik bagi masyarakat
sekitar maupun masyarakat luas, serta bangsa dan negara. Senada dengan
saran ini, Djoko Setijawarno (2010) menuturkan bahwa jika pemerintah
dan pengelola jalan tol mau, banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk
memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik pengusaha, pemerintah,
maupun masyarakat di sekitar jalan tol . Sebagai contoh, masih banyak
25
ruang kosong di bawah jalan tol yang belum dimanfaatkan. Kalau saja
lokasi itu bisa dioptimalkan, tentu akan sangat bermanfaat bagi warga yang
tergusur dan sekaligus nyaman untuk dipandang. Jika dengan pendekatan
penyelesaian tersebut tidak dicapai kesepakatan, maka dapat diselesaikan
mengikuti prosedur dalam Pasal 23 ayat (1-5) UU. No. 2 Tahun 2012.
Sulitnya mencapai kesepakatan harga ganti rugi antara masyarakat
pemilik tanah dengan pemerintah yang memerlukan tanah. Hal ini dapat
terjadi karena:
a. Banyak pemilik tanah yang beranggapan dapat meminta besar ganti
rugi yang tinggi di luar hasil musayawarah, oleh karena mereka
berpendapat bahwa pembangunan jalan tol merupakan proyek
besar yang akan mendatangkan keuntungan besar bagi investor.
Untuk menyelesaikan pendapat ini, penyuluh yang ditugaskan harus
berpengetahuan dan berwawasan luas sehingga mampu menjelaskan
manfaat lain yang akan mereka terima selain uang ganti rugi, baik
manfaat yang tangible maupun yang intangible, disamping bahwa
tanah yang mereka sedang miliki memiliki fungsi sosial. Disamping
itu Tim penilai juga harus bekerja secara profesional untuk
mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai tanah
sehingga nilai ganti rugi yang ditawarkan juga lebih rasional bagi
berbagai pihak yang berkepentingan.
b. Adanya pemilik yang beranggapan bahwa tanahnya mulia atau
sakral sehingga meminta nilai ganti rugi yang sangat tinggi. Dalam
25 Widji Ananta. 2014. Pemebebasan Lahan MRT Bermasalah, Ahok: PU Kerjanya
Ngaco. http://news.liputan 6.com/read/2069612/pembebasan-lahan-mrt-
bermasalah-ahok-pu-kerjanya-ngaco. Diunduh 27 September 2014 pkl. 23.15
wib.