Page 329 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengadaan Tanah Tol Tras Jawa Ruas Mantingan-Kertosono II: ... 311

tanah. Namun demikian, tidak setiap tol dapat dibangun dengan kedua
cara terobosan tersebut oleh karena itu penyempurnaan regulasi juga
diperlukan .
30
Sebagai ilustrasi, bahwa penyempurnaan regulasi pembebasan lahan
memang terus dilakukan. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
telah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005. Lalu
diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun
2007 (Mei 2007). Mulai bulan Desember 2007 juga disahkan Lembaga
Penilai Harga Tanah Berlisensi BPN. Dari sisi finansial, mulai Februari
2007, pemerintah menyediakan dana talangan (Badan Layanan Umum
= BLU) untuk membantu investor mendanai pembebasan lahan. Sejak
Oktober 2008, pemerintahpun memberi landcapping. Jadi jika harga tanah
naik melebihi harga yang ditetapkan-katakanlah oleh spekulan tanah-
maka Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) hanya menaggung kenaikan maksimal
10 persen.
Ada hal-hal progresif yang mencoba ditawarkan oleh Peraturan Kepala
BPN 3 tahun 2007 tersebut yaitu pasal 25 mengatur keberadaan lembaga
penilai tanah. Keberadaan lembaga ini, mempercepat dicapainya kata
sepakat soal harga lahan dengan status sebagai lembaga profesional dan
independen.
Selanjutnya dengan telah diundangkannya UU No.2 Tahun 2012 dan
telah diterbitkannya Perpres No. 71 Tahun 2012 , serta PerkaBPN RI No. 5
31
Tahun 2012 diharapkan proses pembebasan tanah dalam rangka pengadaan
32
tanah untuk pembangunan, termasuk jalan tol dapat lebih cepat.
Kurang tertib dan lengkapnya pengelolaan arsip pengadaan tanah baik
di BPN maupun di Bagian Tata Usaha Pemerintahan Sekretaris Daerah
Kabupaten, contohnya di Pemkab Kebumen untuk pengadaan tanah bagi
pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS). Cara mengatasi masalah ini
adalah dengan memilahkan dokumen administrasi pengadaan tanah yang
sedang berlangsung ini dengan dokumen-dokumen rutin lainnya hingga
proyek selesai dan petugasnya pun ditunjuk secara khusus. Kekhawatiran

30 Loc.cit.
31 Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
32 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 5 Tahun 2012. Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.