Page 39 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 21

c. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
d. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peratuan
Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
UU nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi UU.
e. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Pemberian Hak
Atas Tanah
f. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah,
g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentangKawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
h. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat.

2. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari ratio decidendi, yaitu
seperti halnya alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk
sampai kepada putusannya. Pendekatan kasus penelitian ini dilakukan
18
terhadap alasan-alasan pejabat Badan Pertanahan Nasionaldalam
memproses pemberian Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam.
Pendekatan-pendekatan hukum tersebut digunakan untuk eksplanasi
hukum sesuai dengan tujuan penelitian untuk mewujudkan pemahaman
yang sama terhadap substansi peraturan perundang-undangan khususnya
yang berkaitan proses pemberian Hak Pengelolaan di kawasan Pulau Batam.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini terdiri dari:
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan
tersebut di atas, yurisprudensi atau putusan pengadilan yang berkaitan

18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta 2005,
halaman 119.