Page 40 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
22

dengan hak pengelolaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan
pembangunan.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang dapat
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan membantu
menganalisis bahan hukum primer seperti pendapat para pakar
hukum, jaksa, hakim, advokat, pejabat Badan Pertanahan Nasional,
Pejabat Pemerintah kota Batam, Pejabat Badan Pengelola Batam, tokoh
masyarakat kampung-kampung tua dan praktisi di bidang pertanahan
lainnya yang diperoleh melalui buku, jurnal, karya ilmiah, surat kabar,
internet atau melalui wawancara.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengolah secara
sistimatis bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan
cara membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tersebut. Pengklasifikasian
bahan-bahan hukum tersebut untuk mempermudah proses analisis
sehingga akan diperoleh langkah langkah yang tepat dalam penyelesaian
sengketa masyarakat adat Pulau-pulau Rempang dengan Otorita Batam.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan membuat analisis hukum penguasaan tanah oleh
masyarakat di atas Hak Pengelolaan Otorita Batam. Selanjutnya dari
penelitian ini diharapkan akan diperoleh titik terang untuk menyelesaikan
permasalahan yang terjadi di areal Hak Pengelolaan tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi masukan untuk
menambah wawasan para praktisi hukum, penegak hukum dan akademisi
tentang implementasi Hak Pengelolaan untuk kepentingan pembangunan.
Pada akhirnya dapat mengisi kekosongan hukum sehingga bermanfaat
untuk penyusunan peraturan perundang-undangan pertanahan khususnya
tentang problematika pemanfaatan hak pengelolaan.