Page 42 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
24
1. Sejarah Perkembangan Batam

Sejak pembangunannya pada tahun 1969, perkembangan Batam hingga
kini secara garis besar dapat dibagi dalam 6 (enam) periode. Pada masing-
masing periode tersebut telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan.
Guna pemantapan pengembangan sebagaimana fungsi Batam menjadi
daerah industri dan perdagangan, alih kapal, penumpukan dan basis
logistik, serta pariwisata, telah dikeluarkan beberapa Surat Keputusan
Presiden atau Menteri maupun Dirjen, sebagaimana periodesasi Pimpinan/
Pengembangan Otorita Batam sebagai berikut:

a) Tahun 1969 - 1975
Memulai periode pertama, pada tahun 1969 Perusahaan Negara
Pertamina menjadikan Batam sebagai pangkalan logistik dan operasional
eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai, dengan pertimbangan bahwa
Batam merupakan daerah yang dekat dengan pusat pertumbuhan baru saat
itu, yaitu Singapura. Jarak Batam – Singapura adalah sekitar 20 kilometer.
Periode ini dikenal sebagai periode persiapan dan permulaan
pengembangan. Pada periode ini pengembangan Batam lebih ditujukan
untuk menunjang kegiatan pertanian dan pencarian minyak lepas pantai,
dengan Ketua Otorita Batam yaitu Ibnu Sutowo. Pada periode tersebut
keluar beberapa Keputusan Presiden (Keppres) antara lain:
a. Keppres 65 Tahun 1970 tanggal 19 Oktober 1970 tentang Proyek
Pengembangan Pulau Batam. Keppres ini menandai pengembangan
secara nyata Pulau Batam.
b. Keppres 74 Tahun 1971 tanggal 26 Oktober 1971 tentang Pengembangan
Pembangunan Pulau Batam dengan membentuk Badan Pimpinan
Daerah Industri (Badan Penguasa), dan bertanggung jawab kepada
Presiden. Berdasarkan Keppres ini, pada mulanya fungsi Batam
diarahkan hanya sebagai Kawasan Berikat (Bonded Warehouse) yang
meliputi kawasan Batu Ampar saja.
c. Keppres 41Tahun 1973 tanggal 22 November 1973 tentang seluruh Pulau
Batam dinyatakan sebagai daerah industri.

Pada tanggal 26 Agustus 1974 Pemerintah menunjuk beberapa lokasi
di Pulau Batam yaitu Sekupang, Batu Ampar dan Kabil sebagai Bonded
Warehouse, dan menunjuk PT. Persero Batam sebagai penguasa Bonded
Warehouse.