Page 47 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 29

pertama berlangsung dari tahun 1971 hingga 1983, yang mana Badan
Otorita Batam sebagai pemerintahan tunggal. Seiring dengan
perkembangan pembangunan daerah dan pertambahan penduduk, pada
awal 1980-an dipandang perlu adanya pengaturan khusus dalam hal
penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut
diperlukan lembaga di luar Badan Otorita yang berperan mengatur fungsi
pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna. Atas pertimbangan
tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 1983 tentang Pembentukan Kota Administratif Batam di Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai perangkat dekonsentrasi. Sejak saat
itu pengelolaan Batam melibatkan dua lembaga, yaitu Badan Otorita dan
Pemerintah Kota Administratif.

Perubahan yang signifikan terjadi pada era Reformasi dengan
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Daerah, yang menjadikan
Kota Batam sebagai Pemerintahan Kota Otonom yang sama kedudukannya
dengan kota/kabupaten lainnya di Indonesia. Kedua perundangan itu
dalam perkembangan berikutnyamasing-masing diubah dengan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
Tantangan utama yang dihadapi Kota Batam saat ini adalah bagaimana
mengharmoniskan kewenangan ’dua pemerintahan’, yaitu BP Batam dan
Pemkot, terutama dalam pengaturan ruang kota sehingga pengelolaan
kota dapat berkembang dengan optimal. Diperlukan hubungan sinergitas
antara keduanya sehingga tujuan awal pembangunan Batam yang
secara terencana dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam
kemajuan perekonomian nasional, pada era Otonomi saat ini tetap dapat
dilaksanakan. Kota Batam mempunyai potensi dan kemampuan aktual
dalam memberi kontribusi bagi kemajuan perekonomian nasional maupun
daerah sekitarnya. Posisi geografis Batam yang bisa dibilang dekat dengan
Singapura sangat potensial dalam mendulang luapan keuntungan ekonomi.
Nilai ekonomis Batam menanjak pesat sejak dikembangkan Pemerintah.
Pada tahun 2003 saja, ekspor non migas melalui Batam memberi kontribusi
sekitar 14% daripada nilai ekspor non migas nasional, dan menyumbang
11% dari nilai total penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia .
2

2 Sumber BPK PBPB Batam.