Page 50 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
32

Pemerintah No. 8 tahun 1953 dan ditentukan pula kebijaksanaan selanjutnya
mengenai hak-hak atas tanah semacam itu”

Kalimat “hak -hak atas semacam itu” merupakan penegasan terhadap hak
pakai dan hak pengelolaan yang diberikan merupakan hak atas tanah.
Berikutnya di Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1987 dalam Bab
IV tentang PEMBERIAN HAK ATAH TANAH Pasal 12 mengatur sebagai
berikut:

Pasal 12

1) Kepada Perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah dapat diberikan tanah Negara dengan Hak
Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menurut kebutuhan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan Agraria yang berlaku.
2) Kepada Perusahaan yang didirikan dengan modal Swasta dapat
diberikan tanah dengan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai menurut
kebutuhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Agraria
yang berlaku.

Judul Bab IV adalah “ PEMBERIAN HAK ATAS TANAH”, Pasal 12
merupakan bagian dari Bab IV dengan demikian bunyi kalimat: “kepada
Perusahaan yang seluruh modalnya berasal dari Pemerintah dan/
atau Pemerintah Daerah dapat diberikan tanah Negara dengan Hak
Pengelolaan”, .......kalimat judul BAB IV dan isi dari Pasal 1 ini menunjukkan
dengan jelas dan tegas Hak Pengelolaan sebagai “hak atas tanah”
Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973
lebih mempertegas lagi tentang Hak Pengelolaan adalah Hak Atas Tanah
sebagai berikut:

Pasal 1
Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan:

1. “Hak atas tanah” adalah HAK MILIK, HAK GUNA USAHA, HAK
GUNA BANGUNAN, HAK PAKAI DAN HAK PENGELOLAAN seperti
yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun
1972, tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Hak atas Tanah.
2. “Tanah Negara” adalah tanah yang langsung dikuasai Negara seperti
dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara
1960 No. 104);