Page 52 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
34

4. pada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk
mendaftarkannya dengan mempergunakan daftar isian yang contohnya
akan ditetapkan tersendiri.

Hak Pengelolaan harus di daftar diatur lebih tegas lagi di Peraturan
Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan
Hak Pengelolaan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah menegaskan juga bahwa Hak Pengelolaan merupakan
objek pendaftaran tanah sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9 sebagai
berikut:

Pasal 9
(1) Objek pendaftaran tanah meliputi:
a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna
usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
b. tanah hak pengelolaan;
c. tanah wakaf;
d. hak milik atas satuan rumah susun;
e. hak tanggungan;
f. tanah Negara.

Objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar pada Buku Tanah tidak
selalu harus diterbitkan sertipikat, hal ini tergantung kebutuhan, sertipikat
hanyalah informasi tertulis dapat berupa kutipan atau salinan dari Buku
Tanah.
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 memberikan hak pengelolaan
kepada Otorita Batam . Keppres tersebut harus ditindak lanjuti dengan
4
kegiatan pendaftaran tanahnya. Ketentuan Pasal 6 ayat 2 huruf a Keppres
No. 41 Tahun 1973 menyatakan seluruh areal yang terletak di Pulau Batam
diserahkan dengan Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam. Akibat hukum
dari Keputusan Presiden tersebut maka hak-hak perorangan di areal yang
ditetapkan menjadi terbatas. Areal yang ditetapkan oleh Keppres tersebut
harus jelas letak batas-batasnya dan terbebas dari penguasaan, pemanfaatan
atau pemilikan tanah masyarakat. Apabila terdapat hak kepunyaan atau
pemilikan tanah adat di areal tersebut maka sesuai ketentuan di dalam UUPA
tanah adat yang sudah dikuasai secara individu akan dikonversi menjadi hak

4 Pasal 6 ayat 2 huruf a Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.