Page 55 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 37

sangat luas atas tanah-tanah di Pulau Batam dan sekitarnya, mulai dari
merencanakan peruntukan, penggunaan, menyerahkan bagian-bagian
tanah kepada pihak lain termasuk memungut uang wajib tahunan (UWTO)
atas tanah yang diserahkan penggunaannya kepada pihak lain tersebut. Hak
Pengelolaan tersebut diberikan kepada Otorita Batam untuk jangka waktu
selama dipergunakan dan berlaku terhitung sejak didaftarkan pada Kantor
Pertanahan Kota Batam. Artinya Otorita Batam diwajibkan oleh peraturan
perundangan untuk mendaftarkan Hak Pengelolaannya supaya menjadi
berlaku, sebelum didaftarkan maka belum berlaku, belum berkekuatan
hukum. Dengan perkataan lain, pendaftaran merupakan syarat yang wajib
dipenuhi Otorita Batam agar Hak Pengelolaannya berlaku.

3. Pengertian Tanah Adat
Konsekuensi tanah yang diakui oleh Pemerintah sebagai tanah adat,
maka hak atas tanah Hak Milik telah lahir, namun sangat menyedihkan
bahwa perintah Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
untuk diterbitkan Peraturan Pemerintah tentang terjadinya hak milik
menurut hukum adat tidak dilaksanakan walaupun perintah itu sudah
55 tahun lebih. Hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak
ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada
kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan
Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria.Kenyataannya pada waktu ini di banyak daerah masih
terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang
pengurusan, penguasaan dan penggunaannya didasarkan pada ketentuan
hukum adat setempat dan diakui oleh para warga masyarakat hukum adat
yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya; 6
Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengatur sebagai berikut :

1. Hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, (untuk
selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut
hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas
wilayah tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk

6 Diktum Menimbang Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian
Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.