Page 56 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
38

mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam
wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang
timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan
tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah
yang bersangkutan.
2. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat
dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
3. Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh
tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan
hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
4. Daerah adalah daerah otonom yang berwenang melaksanakan urusan
pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberadaan masyarakat Pulau Batam yang di areal yang disebut
Kampung Tua bila memenuhi ketentuan Pasal 1 di atas, tidak dapat tumpang
tindih dengan areal Hak Pengelolaan yang telah ditentukan oleh Keppres
Nomor 41 Tahun 1973. Lokasi Kampung Tua tersebut harus dikeluarkan dari
areal Hak Pengelolaan dengan cara hak kepunyaan masyarakat atas tanah
tersebut diberi ganti rugi.
Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
mempertegas keberadaan masyarakat hukum adat sebagai berikut:
1. Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang
memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis
sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau
kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah
dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan
pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan
satu wilayah tertentu secara turun temurun.
2. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau
perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-
batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-
temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup
masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka
atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
3. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur