Page 54 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
36

Dari lima kali perubahan Keputusan Presiden tersebut tidak merubah
ketentuan Pasal 6 Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Pasal 6 ayat
(2) huruf a. Hak Pengelolaan yang dimaksud dalam Keppres ini adalah
Hak Pengelolaan yang tersirat dalam UUPA dan sebagaimana dimaksud
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang jelas merupakan
hak atas tanah. Kalimat “Seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam
diserahkan, dengan hak pengelolaan,” mengandung konsekuensi hukum
di areal tersebut tidak boleh ada penguasaan dengan status tanah adat
maupun penguasaan dan pemanfaatan tanah. “Seluruh areal tanah yang
terletak di Pulau Batam” harus dipertegas di lapangan yang mana yang
bukan areal Pulau Batam.
Hak Pengelolaan wajib didaftar karena jelas bahwa Hak Pengelolaan
merupakan salah satu dari objek pendaftaran tanah. Kalau tanah adat secara
tegas menurut UUPA sudah lahir hak atas tanahnya dengan Hak Milik
hanya permasalahannya sudah didaftar atau belum. Hak Pengelolaan lahir
setelah didaftar dalam hal ini saat diterbitkan buku tanah. Pendaftaran Hak
Pengelolaan seluruh areal Pulau Batam harus terlebih dahulu terbebas dari
hak atas tanah dalam hal ini Hak Milik yang dapat berasal dari tanah adat
dan terbebas dari penguasaan dan pemanfaatan tanah sebelum Keppres
Nomor 41 Tahun 1973 itu lahir.
Kepusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tidak menegaskan apakah
seluruh areal harus didaftarkan sekaligus atau didaftarkan secara bertahap.
Fakta di lapangan pendaftaran Hak Pengelolaan di Pulau Batam dilakukan
secara bertahap, penguasaan fisik di lapangan perlu dibuktikan dengan
alat bukti tertulis. Kebenaran penguasaan fisik bidang tanah di lapangan
perlu penelitian yang memerlukan waktu dan kecermatan.Otorita Batam
sebelum melakukan pendaftaran diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan
pembayaran ganti rugi serta melakukan pemindahan penduduk ketempat
pemukiman baru, apabila diatas areal tanah yang diberikan dengan hak
pengelolaan masih terdapat tanah, bangunan dan tanaman milik rakyat. 5
Kepada Otorita Batam diberikan Hak Pengelolaan atas seluruh areal
tanah yang terletak di Pulau Batam, termasuk areal tanah di gugusan
Pulau-Pulau Batam termasuk Janda Berhias, Tanjung Sau, dan Nginang
dan Pulau Kasom (Keppres 41/1973 jo Kep. Mendagri 43/1977). Sebagai
pemegang Hak Pengelolaan Otorita Batam memiliki kewenangan yang

5 (Kep. Mendagri 43/1977, angka 3).