Page 49 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 31

Hak Pengelolaan sebagai hak atas tanah. Beberapa pakar hukum agraria,
praktisi pejabat Badan Pertanahan Nasional, advokat ada yang menyatakan
bahwa Hak Pengelolaan bukan hak atas tanah, kajian terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku justru menyatakan sebaliknya. Bahkan
beberapa pihak yang berkehendak menghapuskan adanya Hak Pengelolaan,
padahal dengan Hak Pengelolaan, Pemerintah dapat membuat Bank Tanah
dan mengendalikan penggunaan tanah dan mencegah spekulan tanah.
Penegasan bahwa Hak Pengelolaan merupakan hak atas tanah antara
lain telah terurai dengan jelas di peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:
Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 mengatur bahwa tanah
yang dikuasai oleh instansi pemerintah terbagi dua yang untuk keperluan
sendiri diberikan dengan Hak Pakai diuraikan pada Pasal 1 sebagai berikut:

Pasal 1

Hak penguasaan atas tanah Negara sebagai dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah No. 8 tahun 1953, yang diberikan kepada Departemen-
departemen, Direktorat-direktorat dan daerah-daerah Swatantra
sebelum berlakunya Peraturan ini sepanjang tanah-tanah tersebut hanya
dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri dikonversi
menjadi hak pakai, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Pokok
Agraria, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk
keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.
Sedang bila ingin diberikan sesuatu hak kepada pihak ke tiga maka kepada
instansi itu diberikan dengan Hak Pengelolaan diuraikan pada Pasal 2.

Pasal 2
Jika tanah Negara sebagai dimaksud pasal 1, selain dipergunakan untuk
kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat
diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan
tersebut di atas dikonversi menjadi hak pengelolaan sebagai dimaksud
dalam pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan
untuk keperluan itu oleh instansi yang bersangkutan.
Apabila kita perhatikan dalam diktum menimbang PMA no.9/1965
tercantum kalimat :
“maka perlu diberikan penegasan mengenai status tanah-tanah Negara
yang dikuasai dengan hak penguasaan sebagai dimaksud dalam Peraturan