Page 45 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 27

hubungan kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan
Daerah Industri Pulau Batam.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 tersebut telah mengatur
tentang koordinasi kedua institusi sebagai berikut:
Pasal 2, menyebutkan : Walikotamadya Batam, sebagai Kepala
Wilayah adalah penguasa tunggal di bidang pemerintahan dalam arti
memimpin pemerintahan, membina kehidupan masyarakat Kotamadya
Batam di semua bidang dan mengkoordinasikan bantuan dan dukungan
pembangunan daerah industri Pulau Batam.
Pasal 3 huruf f, menyebutkan : Walikotamadya Batam bersama
OPDIPB secara periodik mengadakan rapat koordinasi dengan instansi-
instansi pemerintahan lainnya, guna mewujudkan sinkronisasi program
di antara mereka dan sejauhmana mengenai pelaksanaan pembangunan,
sarana, prasarana dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam rangka
pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
Perkembangan selanjutnya, telah terbit Keputusan Presiden Nomor
28 Tahun 1992 yang memperluas daerah pengembangan tidak saja Pulau
Batam, tetapi juga Pulau Rempang dan Pulau Galang, serta beberapa pulau
kecil yang berada di sekitar Batam – Rempang – Galang (BARELANG)
dengan luas wilayah seluruhnya sekitar 715 Km (115 % dari luas Singapura).
2
Pada tahun 1998, terbit Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998yang
merupakan penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1978,
yang memperluas daerah industri hingga daerah BARELANG, dengan
tujuan untuk menangkap peluang investasi yang lebih besar dan untuk
memperlancar usaha pengembangan industri.

e) Tahun 1998 - 2005
Periode ini dikenal sebagai periode pengembangan pembangunan
prasarana dan penanaman modal lanjutan, dengan perhatian lebih besar
pada kesejahteraan rakyat dan perbaikan iklim investasi. Kepemimpinan
pengelolaan Batam beralih kepada Ismeth Abdullah hingga tahun 2005.

Pada tahun 1999, era Otonomi Daerah bergulir dengan
diimplementasikan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (UU 53/99)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000,
maka Batam yang semula sebagai Kota Administratif, statusnya diubah
menjadi daerah otonom Kota Batam, yang mempunyai 20 kewenangan
daerah yang sama seperti daerah otonom lainnya di Indonesia. Berkaitan