Page 38 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
20

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, melahirkan
pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1) Apakah penguasaan masyarakat atas bidang tanah yang direncanakan
untuk Hak Pengelolaan Otorita Batam secara hukum dapat dibenarkan?
2) Bagaimana model penyelesaian sengketa penguasaan tanah antara
Masyarakat dengan Otorita Batam?

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
yuridis empiris, penelitian hukum dipilih karena masalah yang diteliti
merupakan isu hukum terjadinya penguasaan tanah di areal yang sudah
direncanakan untuk Hak Pengelolaan Otorita Batam oleh Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang sampai saat ini masih belum tuntas dapat
diselesaikan.Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum
guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Metode penelitian hukum
tidak mengenal analisis kualitatif dan kuantitatif dan tidak diperlukan
adanya hipotesis. Isu hukum penelitian ini adalah sengketa penguasaan
17
tanah masyarakat adat Pulau- pulau Rempang dengan Otorita Batam.
Pemecahan masalah terhadap isu hukum penelitian ini dilakukan melalui
cara pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan
kasus (case approach).

1. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah undang-
undang dan regulasi, yang bersangkutan dengan isu hukum yang dalam
hal ini isu hukumnya adalah tentang keberadaan hak pengelolaan di Pulau
Batam dan hak kepemilikan masyarakat Pulau – Pulau Rempang. Konsistensi
dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang lainnya atau
antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasardalam hal ini :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Pasal 1, 2, 4,
6, 16 ayat (1) dan 18;

17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta 2005,
halaman 35.