Page 33 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 15

Teori Hak Milik dan Teori Keadilan
1). Teori Kebijakan: Kebijakan merupakan salah satu instrumen hukum
yang digunakan pemerintah untuk mengatur negara dan masyarakat.
Kebijakan yang diambil selain berpedoman dengan hukum tertulis
harus juga memperhatikan aspek dan norma yang hidup di masyarakat,
dalam kasus ini norma yang hidup di masyarakat tentang hak prioritas
di bidang pertanahan. Agar kebijakan yang diambil tidak merugikan
masyarakat.
Menurut Talcott Parson, ada empat sub sistem dalam masyarakat yang
perlu diperhatikan dalam mengambil kebijakan. Tiap-tiap sub sistem
mempunyai fungsi masing-masing, yaitu: 11
a. Sub sistem ekonomi berfungsi adaptasi, yaitu, bagaimana
masyarakat tersebut dapat memanfaatkan sumber daya di
sekitarnya. Pemanfaatan sumber daya yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah pengaturan kebijakan pemerintah
memberikan prioritas kepada siapa pemanfaatan tanah diberikan.
Kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
b. Sub sistem politik berfungsi pencapaian tujuan, yaitu setiap warga
masyarakat selalu mempunyai kebutuhan untuk mengetahui
arah mana tujuan masyarakat itu digerakkan, dengan politik
masyarakat dihimpun sebagai satu totalitas untuk menentukan
satu tujuan bersama.
c. Sub sistem sosial berfungsi integrasi, yaitu, proses-proses di dalam
masyarakat diintergrasikan menjadi satu sehingga masyarakat
dapat merupakan satu kesatuan. Peraturan mengenai pembatasan
prioritas perolehan hak atas tanah juga harus melalui proses
sosialisasi atau tahapan-tahapan agar dalam masyarakat tidak
muncul suatu perpecahan dan masyarakat akan menyesuaikan
diri atau berintegrasi dengan kebijakan tersebut.
d. Sub sistem budaya berfungsi mempertahankan pola, yaitu tanpa
budaya maka masyarakat tidak dapat berintegrasi, tidak dapat
berdiri menjadi satu kesatuan. Kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah hendaknya melihat budaya yang ada di masyarakat.
Masyarakat Indonesia memang memiliki keragaman budaya,

11 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
Chandra Pratama, Jakarta 1996, halaman 298 – 299.