Page 29 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 11

masyarakat hukum adat serta keabadian hubungan manusia dengan
tanah dan masyarakat hukumnya itu, telah diterjemahkan dengan
penafsiran baru serta dilembagakan kembali menjadi norma-norma dasar
konstitusional Indonesia dalam rumusan pasal 33 UUD 1945 maupun
peraturan pelaksananya dalam pasal 2 UUPA 1960. 9
Masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya, harus otomatis diakui
sebagai pemilik tanah dengan hak milik, karena baik warga masyarakat
hukum maupun masyarakat hukum adatnya, keberadaannya telah diakui
dalam UUD 1945. Pengakuan mana menyebabkan wargamasyarakat hukum
adat otomatis beralih status hukum menjadi warga Negara Indonesia, dan
kedudukan hukum masyarakat hukum adat pun tetap diakui keberadaannya
oleh UUD 1945. Maka setiap rumusan peraturan perundang-undangan
yang bersifat menyangkal atau menafikan kedudukan serta pengakuan
UUD 1945 itu, adalah inkonstitusional dan dapat dikategorikan sebagai
perbuatan pidana atau kriminal. Karena rumusan dan tindakan hukum yang
dilakukan pejabat itu adalah bersifat melanggar hak azasi kewarganegaraan
dari warga Negara Indonesia terhadap hak kepemilikannya atas tanah. Maka
penguasaan dan pendudukan tanah secara syah berdasarkan hukum adat
dalam lingkungan kuasa suatu masyarakat hukum, baik oleh perorangan
warga persekutuan maupun persekutuan hukum adat, adalah otomatis
karena/demi hukum, merupakan hak milik dari pemegang hak, sepanjang
yang bersangkutan tidak kehilangan kedudukan hukumnya sebagai warga
Negara Indonesia, atau persekutuan hukum adatnya tidak dibubarkan
oleh warga persekutuan hukum adatnya. Karena filosofi, teori, dan ajaran
Hukum Adat tentang pembentukan persekutuan hukum adat, adalah
berdasarkan ajaran keabadian hubungan perikatan hukum yang bersifat
magis antara orang dengan tanahnya. Maka tidak seorangpun dari warga
persekutuan hukum yang berniat membubarkan persekutuan hukumnya.
Karena itu, kategori pernilaian keberadaan masyarakat hukum
adat menurut PMA No. 5/1999, dan rumusan pasal 3 maupun 5 UUPA
1960, adalah salah dan melanggar prinsip dasar hukum adat, sebab
menggunakan kategori paradigma hukum Hindia Belanda yang ingin
menghapus hukum adat untuk diganti dengan hukum Sipil Belanda (BW/
KUHPInd.). Masyarakat hukum adat harus tetap diakui keberadaannya,
sampai dapat dibuktikan bahwa masyarakat hukum adat tertentu, telah

9 Herman Soesangobeng, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan
Agraria, STPN Press, Yogyakarta 2012, halaman 209.