Page 26 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)
P. 26

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
            8

            pemegang  haknya  yang  berbeda. Sangat  disayangkan bahwa  ada  yang
            berkeinginan  HPL dihapuskan,  padahal dengan  HPL  pemerintah dapat
            mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan tanah sehingga tanah tidak
            dengan mudah diterlantarkan oleh investor. HPL dapat digunakan sebagai
            bank tanah menghindari spekulan tanah.

            2.  Lahirnya Hak Atas Tanah
                Tanah  mungkin dimiliki  oleh  seseorang, dimiliki  oleh  pihak  lain
            dan  ditempati  pihak ketiga. Pemilikan berarti hak  untuk menikmati
            penggunaan sesuatu, kemampuan untuk penggunaannya, menjualnya dan
            mengambil manfaat  dari  hak  yang berhubungan  dengannya. Pemilikan
            menyiratkan kekuasaan fisik untuk menguasai suatu benda berkaitan erat
            dengan masalah hak keperdataan, sedangkan pemilikan dan penguasaan
            merupakan masalah fakta atau praktis pada suatu saat.
                Didudukinya  dan  digunakannya  tanah mungkin memberikan bukti
            pemilikan, tapi ini bukan bukti apabila tidak ada bukti hak atas tanah. Di
            beberapa negara pendudukan tanah yang dikenal dengan istilah adverse tapi
            tidak menimbulkan keributan, setelah beberapa waktu menimbulkan akuisisi
            atau acquisition  sepenuhnya dari  hak atas  tanah  tersebut.  Akuisisi  sering
            diuraikan secara keliru oleh sebagian pihak sebagai pencurian tanah, ketentuan
            mengenai hak melalui cara pemilikan demikian merupakan proses sah untuk
            menciptakan  rasa  aman bagi mereka  yang  tidak mampu membuktikan
            pemilikan semula . Hak menurut filosofi hukum adat merupakan kewenangan,
            kekuasaan dan kemampuan orang untuk bertindak atas benda.
                Filosofi  dasar  Pada  masa  pertumbuhan  hukum  Romawi  pandangan
            serta  pengaturan hubungan manusia  sebagai  subjek hukum (corpus)
            dengan  tanah, diatur dalam  peraturan  hukum  yang disebut  ‘jus terra”
            kemudian  pada  tahun 111 SM lahir  undang-undang  agraria (lex  agraria)
            sebagai peraturan pelaksana  bagian  dari  hukum pertanahan  (jus terra)
            untuk  mengatur pemerataan penggunaan serta pemanfaatan tanah oleh
            warga negara Romawi maupun jajahannya. Tanah adalah seluruh kesatuan
            benda alam yang berwujud materi untuk dikuasai dan dimanfaatkan bagi
            kehidupan manusia, tanah dipahami dalam arti yang luas yang menyangkut
            semua unsure alam baik padat maupun caiR bahkan udara yang berproses
            membentuk  bumi dan ruang. Apa yang disebut  ‘sumber daya alam’ dan
            ‘ruang’ dengan demikian  termasuk dalam  konsepsi  tanah,  sedangkan
            ‘sumber daya agraria’ adalah bentuk dan pola serta cara-cara penggunaan
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31