Page 25 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 7

“Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya
dapat dikuasakan kepada Daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekedar tidak diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan
pemerintah”.
Selanjutnya menurut Maria SW Sumardjono dalam Penjelasan Umum
II (2) UUPA menyebutkan bahwa:
Berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas Negara dapat
memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan
hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya,
misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai
atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa
(Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi
pelaksanaan tugasnya masing-masing.
Perjalanan waktu telah telah meneguhkan HPLsebagai hak atas tanah
seperti terurai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang
Rumah Susun . Hal ini diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan
7
bahwa:
1) Rumah susun hanya dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna
bangunan, hak pakai atas tanah Negara atau hak pengelolaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Penyelenggara pembangunan yang membangun rumah susun di atas
tanah yang dikuasai dengan hak pengelolaan, wajib menyelesaikan
status hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tersebut dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum menjual satuan
rumah susun yang bersangkutan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah mengukuhkan
HPL setara hak atas tanah yaitu ketentuan Pasal 23 ayat (2) yang mengatur
tentang pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan dan Pasal
42 ayat (2) tentang pemberian Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan.
Dari uraian di atas HPL dengan demikian pada hakekatnya adalah
hak atas tanah namun sampai saat ini belum dipertegas di dalam undang-
undang. HPL dapat disejajarkan dengan Hak Milik hanya saja subjek

7 Ibid, halaman 205.