Page 24 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Tjahjo Arianto, Tanjung Nugroho, Eko Budi Wahyono
6

Kampung Tua Panglong, Kampung Tua Kampung Batu Besar, Kampung
Tua Kampung Panau, Kampung Tua Teluk Nipah, Kampung Tua Teluk
Lengung, dan Kampung Tua Telaga Punggur. Pemerintah berkomitmen
akan melestarikan semua kampung tua yang ada di Nongsa khususnya dan
Kota Batam pada umumnya. 4

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Pengelolaan
Hak Pengelolaan (HPL) menurut A.P Parlindungan sudah ada sebelum
UUPA, bila dikaji dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 maka HPL
sebenarnya merupakan Hak Penguasaan atas tanah negara yang memberikan
kewajiban pemegangnya mempergunakan tanah sesuai peruntukannya dan
pemegang hak dapat memberi ijin kepada pihak lain untuk mempergunakan
dan memanfaatkan tanah yang setiap waktu dapat dicabut.
HakPengelolaan (HPL) pertama kali disebut dalam Peraturan Menteri
Agraria Nomor 9 Tahun 1965 yang mengatur tentang pelaksaaan konversi
hak penguasaan atas tanah negara dan tanah-tanah pemerintah yang
dikuasai oleh instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yaitu
menjadi hak pakai bila tanah tersebut digunakan sendiri instansi tersebut
dan menjadi hak pengelolaan bila selain dipergunakan sendiri oleh instansi
tersebut dapat diberikan dengan sesuatu hak tertentu kepada pihak ketiga
dengan persyaratan tertentu melalui perjanjian.Hak Pengelolaan yang
semula dimaksudkan sebagai fungsi/wewenang yang beaspek publik,
dalam perjalanan waktu karena berbagai faktor, antara lain kebutuhan
praktis untuk memberikan landasan pemberian hak atas tanah kepada
pihak ketiga melalui perjanjian dengan pemegang Hak Pengelolaan, maka
aspek publik menjadi kurang menonjol dibandingkan aspek perdatanya. 5
Menurut Maria SW. Sumardjono , Hak Pengelolaan secara implisit
6
diturunkan dari pengertian Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menyatakan sebagai
berikut :

4 Portal Pemerintah Kota Batam tentang Kampung Tua di Internet.
5 Maria S.W. Sumardjono, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan
Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2008, halaman 197.
6 Ibid., halaman 199.