Page 27 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 9

maupun pemanfaatan tanah bagi kehidupan manusia yang dalam hukum
Romawi diatur dalam undang-undang yang disebut ‘lex agraria’.

Hak Milik atas tanah dalam teori hukum Romawi lahir berdasarkan
suatu proses pertumbuhan yang dimulai dari pendudukan dan penguasaan
nyata untuk sampai pengakuan Negara melalui keputusan pemerintah.
Seseorang yang awalnya menguasai fisik bidang tanah secara nyata atau
de facto orang tersebut diakui memiliki hak kepunyaan atau disebut
jus possessionis. Selanjutnya dalam perjalanan waktu yang cukup lama
tanpa sengketa maka hak kepunyaan tersebut mendapatkan pengakuan
hukum lebih kuat yang disebut jus possidendi. Bila pemerintah memberi
pengakuan sah terhadap hak kepunyaan jus possidendi berubah memiliki
kekuatan hukum de jure sehingga dari de facto yang diikuti dengan de jure
menjadi disebut hak milik sebagai hak pribadi yang tertinggi. 8
Di Indonesia sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun
1960 lahirnya hak atas tanah melalui proses pertumbuhan berdasarkan
interaksi tiga unsur utama yaitu:

a. pertama, penguasaan nyata untuk didiami dan dikelola;
b. kedua, pengaruh lamanya waktu;
c. ketiga, pewarisan

Penguasaan nyata didapat antara lain melalui cara individualisasi hak
ulayat, membuka hutan dan hadiah dari raja.
Keberadaan masyarakat hukum adat diakui secara yuridis tegas dan
jelas oleh Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua sebagai
berikut:
Pasal 18 B ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat berserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-
Undang”.
Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur lahirnya hak
milik sebagai berikut:
1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

8 Herman Soesangobeng, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan, dan
Agraria, STPN Press, Yogyakarta 2012, halaman 17.