Page 31 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Analisis Hukum Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah ... 13

hukum adat, tidak boleh dijual lepas untuk selama-lamanya kepada orang
asing, karena mereka bukan anggota masyarakat hukum adat. 10

Masyarakat hukum adat maupun hak-haknya atas tanah, tetap diakui
Negara RI, keberadaan masyarakat hukum adat pun ditegaskan dalam UUD
1945. Maka terhadap tanah-tanah yang semula dimiliki oleh masyarakat
persekutuan hukum adat, kemudian digunakan oleh perusahaan maupun
negara, bisa dikembalikan menjadi milik masyarakat, setelah masa
pemakaiannya berakhir. Namun penggunaan serta pemanfaatannya oleh
masyarakat hukum adat, harus diatur sesuai dengan ketetapan Pemerintah.
Masyarakat hukum adat, tidak pernah harus kehilangan apalagi dicabut
hak kepemilikan adatnya oleh Negara. Azas dan ajaran ini, bersumber
pada ajaran ke-enam dari Hukum Pertanahan Adat, yang sudah ditafsirkan
dan dilembagakan menjadi norma dasar konstitusional dalam rumusan
pasal 33 UUD 1945, sehingga paradigmanya disebut ‘Hak Menguasai Dari
Negara’ (HMDN). Maka dengan paradigma HMDN, Negara RI tidak berhak
memutuskan hak keperdataan kepemilikan tanah WNI termasuk hak
masyarakat hukum adat melalui lembaga pencabutan hak.
Tetapi Negara RI, berkewenangan hukum untuk menetapkan
(beschikken) penggunaan tanah milik masyarakat hukum adat, melalui
perundingan dan kesepakatan bersama atas area atau bidang-bidang tanah
yang akan digunakan baik oleh Pemerintah maupun perorangan dan badan
usaha swasta. Misalnya area atau bidang-bidang tanah milik masyarakat
hukum adat akan digunakan untuk kepentingan umum atau pelayanan
publik atau masyarakat, ataupun untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan Negara, maka perundingan bisa dilakukan untuk memberikan
hak pakai abadi atau selama secara nyata masih digunakan oleh pihak
pemakai.

Terhadap tanah-tanah masyarakat hukum adat yang diserahkan
untuk digunakan bagi pelayanan publik atau kepentingan umum dan
pertahanan serta keamanan Bangsa dan Negara, maka kedudukan hukum
tanahnya dalam struktur hukum Pertanahan dan Keagrariaan Nasional
adalah menjadi tanah yang ‘dibebaskan atau dikeluarkan dari hubungan
perdagangan’. Tanah masyarakat yang diserahkan itu hanya boleh
digunakan untuk kepentingan umum atau keamanan Negara yang bersifat
nirlaba. Fungsi dan peranan dalam penggunaan tanah masyarakat yang

10 Ibid halaman 235.