Page 88 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Yahman, Akur Nurasa, Westi Utami
70

lokasi tanah HGU yang telah dikeluarkan tersebut disajikan pada tabel I.1.

Tabel I.1. Persebaran lokasi tanah yang direkomendasikan
untuk dikeluarkan dari perkebunan

No. Lokasi Luas
1 Kabupaten Deli Serdang 4.423,67 ha
2 Kabupaten Langkat 1.210,87 ha
3 Kota Binjai 238,52 ha
Sumber : Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara (2015)

Dari 5.873, 068 ha itu seluas 2.641,47 ha diperuntukan untuk Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RUTRWK). Dan sisanya
dari tanah eks HGU diredistribusikan untuk memenuhi tuntutan rakyat
yang memiliki alas hak sah, garapan rakyat, masyarakat adat, serta untuk
perumahan pensiunan karyawan perkebunan. Rincian peruntukan tanah
Eks. HGU PTPN II seluas 5.873,06 Ha adalah sebagai berikut:

Tabel I.2. Peruntukan Tanah Eks. HGU PTPN II
No. Peruntukan Luas
1 Tuntutan rakyat 1.377,12 ha
2 Garapan rakyat 546, 12 ha
3 Perumahan pensiunan PTPN 558,35 ha
4 Peruntukan RUTRWK 2.641,47 ha
5 Penghargaan masyarakat adat Melayu 450,00 ha
6 Pengembangan kampus USU 300,00 ha
Sumber : Data Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara

Dikeluarkanya tanah seluas 5.873,068 ha dari HGU PTPN II pada
kenyataanya bukan menjadi tonggak baru bagi penyelesaian konflik
agraria di Sumatera Utara terutama yang berkaitan dengan PTPN II, justru
sebaliknya menjadi awal dari perluasan konflik.

Berdasarkan klausal dalam SK BPN Nomor 42,43,44/HGU/BPN/2002
dan nomor 10/HGU/BPN/2004 menyebutkan bahwa “BPN memberikan
perpanjangan HGU kepada PTPN II seluas 56.341, 73 Ha dan menegaskan
tanah yang dikecualikan dari perpanjangan HGU PTPN II seluas 5.873,06
Ha menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Menyerahkan
pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan