Page 89 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Konflik di Perkebunan Eks. HGU PTPN II Sumatera Utara 71

tanah yang dikuasai oleh negara tersebut kepada Gubernur Sumatera
Utara untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
“setelah memperoleh izin pelepasan asset dari menteri yang berwenang”.
Permasalahan yang terjadi terhadap tanah eks. HGU seluas 5.873,068 Ha
adalah Gubernur belum mempunyai wewenang untuk mendistribusikan
areal bekas HGU PTPN II dikarenakan izin pelepasan asset belum diterbitkan
oleh Menteri yang berwenang. Sementara tuntutan kelompok masyarakat
atas dasar hak ulayat, pengembalian tanah garapan rakyat, permohonan
para pensiunan karyawan PTPN II akan tanah terus berlangsung. Kondisi
lapangan juga menunjukkan bahwa okupasi perluasan penguasaan dan
penggarapan terhadap tanah-tanah perkebunan HGU aktiv PTPN II terus
dilakukan oleh masyarakat/kelompok masyarakat serta para spekulan
tanah.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka harus diketahui secara
jelas apa yang menjadi sumber konflik tanah eks. Perkebunan PTPN II
dan bagaimana kondisi obyek serta subyek aktor yang terlibat dalam
konflik tanah eks. HGU PTPN II. Dengan mengetahui dan memetakan
permasalahan serta subyek obyek yang terlibat dalam konflik maka pada
penelitian ini dapat diusulkan solusi penyelesaian terhadap konflik tanah
perkebunan eks HGU PTPN II seluas 5873,06 Ha yang terletak di Kota
Binjai, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sumber permasalahan yang mengakibatkan konflik tanah eks.
HGU PTPN II di Sumatera Utara?
2. Bagaimana subyek dan obyek konflik tanah eks. HGU PTPN II di
Sumatera Utara?
3. Bagaimana alternatif penyelesaian konflik tanah eks. HGU PTPN II di
Sumatera Utara?

C. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori

1. Hak Guna Usaha
Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah yang mengalami
perkembangan sangat pesat. Dengan lahirnya Peraturan pemerintah
Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan