Page 90 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Yahman, Akur Nurasa, Westi Utami
72

Hak Pakai, maka dapat memberikan kemudahan kepada pemegang HGU
untuk mendapatkan atau melakukan perpanjangan apabila HGU berakhir.
Hak Guna Usaha (HGU) berasal dari konsep Hak Barat yaitu Hak Erfacht
yang diatur dalam Buku II KUH Perdata (BW) kemudian diadopsi dalam
UUPA dengan nama Hak Guna Usaha. Di dalam Pasal 17 PP No. 40 Tahun
1996 menyebutkan bahwa Hak Guna Usaha hapus karena:

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan
pemberian atau perpanjangannya;
b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka
waktunya berakhir karena: 1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban
pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan- ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan/atau Pasal 14; 2)
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka
waktunya berakhir;
d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;
e. ditelantarkan;
f. tanahnya musnah;

Dengan dihapusnya Hak Guna Usaha dikarenakan faktor-faktor
tersebut di atas, maka tanah tersebut menjadi tanah negara.
Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Meteri Negara Agraria/ Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menyebutkan bahwa:
“Keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka waktu Hak
Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, memuat penetapan
mengenai penguasaan tanah yang bersangkutan dan tanaman, bangunan
serta benda lain yang ada di atas tanah tersebut. Kecuali apabila ditentukan
lain didalam keputusan mengenai penolakan perpanjangan jangka
waktu Hak Guna Usaha, bekas pemegang hak wajib tetap menjaga tanah
yang bersangkutan sebelum ditetapkan penerima atau pengguna tanah
berikutnya dan kepadanya diperintahkan untuk menyerahkan tanah
tersebut kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya.”
Di dalam ayat (2) menjelaskan bahwa “dalam hal penolakan perpanjangan
jangka waktu Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 tidak
berdasarkan alasan diterlantarkannya tanah yang bersangkutan, kepada
bekas pemegang hak atas tanah diberikan penggantian berupa uang untuk
penyerahan tanah yang bersangkutan dan tanaman yang ada di atasnya.