Page 91 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Konflik di Perkebunan Eks. HGU PTPN II Sumatera Utara 73

Penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)
dibebankan kepada penerima hak atau pengguna tanah berikutnya, atau
dalam hal tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut diperuntukan bagi
kepentingan umum penggantian atau ganti rugi dimaksud dibebankan
kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan,
dimana jumlah penggantian dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bekas pemegang hak dengan
penerima hak atau pengguna tanah berikutnya. Jika kesepakatan tidak
tercapai maka jumlah penggantian dan ganti rugi tersebut ditetapkan oleh
menteri dengan mempertimbangkan hasil penaksiran yang dilakukan oleh
panitia penaksir yang dibentuk olehnya.

2. BUMN dan Pelepasan Asset
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang
dipisahkan. Dalam ketentuan umum UU No 19 tahun 2003 tentang
BUMN juga menyebutkan bahwa Perusahaan Perseroan adalah BUMN
yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham
yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya
dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar
keuntungan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Pe/02/MBU/2010
tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap
menjelaskan bahwa penghapusbukuan merupakan tindakan menghapuskan
aktiva tetap BUMN dari pembukuan/Neraca BUMN. Di dalam Pasal
4 menyebutkan bahwa pemindahbukuan dapat dilakukan melalui:
penjualan, tukar menukar, ganti rugi, aktiva tetap dijadikan penyerta modal.
Penghapusbukuan melalui ganti rugi dapat dilakukan apabila aktiva tetap
tersebut dipergunakan untuk kepentingan umum. Pemindahtanganan
dapat dilakukan apabila Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada
komisaris/dewan pengawas. Pemindahtanganan hanya dapat dilakukan
terlebih dahulu dengan memperoleh persetujuan dari RUPS/ Menteri BUMN.

D. Kerangka Teori

Pengaturan tanah di Indonesia mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam