Page 383 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

yang tidak bertentangan dengan undang-undang negara untuk
116
mencapai tujuan perhimpunan. Rapat juga berhasil memilih pengurus
partai, yakni I Gusti Putu Merta sebagai Ketua dan Ir. Soewarno sebagai
Wakil Ketua; sekretarus (Penulis) adalah I Ketut Soebrata dan I Gede
117
Poeger; dan bendahara dijabat I.B. Pidada.
Setelah beberapa perundingan Indonesia-Belanda mengalami
kegagalan, Letnan Gubernur Jenderal H.J. van Mook pada Februari 1946
menjajaki kemungkinan untuk mengadakan perundingan dengan
pemimpin dan pemuka masyarakat sebagai tindak lanjut konsolidasi
kedudukannya di seluruh wilayah Timur Besar. Tujuannya adalah untuk
menyusun suatu bentuk tatanegara baru mengikuti garis politik
pemerintah Belanda. Utamanya tentang persemakmuran Hindia
Belanda, persekutuan dalam kerajaan, yang tersusun dari negeri-negeri
yang mempunyai hak memerintah sendiri dengan tingkat masing-
masing.
118
Sebagai tindak lanjut dari prakarsa politiknya, van Mook
mencurahkan perhatiannya di wilayah pendudukan tentara Sekutu di
Timur Besar. Dari situ dibuat satu keputusan untuk menyelenggarakan
perundingan dalam sebuah konferensi yang akan melibatkan wakil-
wakil daerah di seluruh wilayah Timur Besar, Kalimantan, Bangka, Riau
dan Belitung. Konferensi ini diselenggarakan di Malino pada 16 Juli
1946, dengan didahului suatu upacara serah terima kekuasaan di
bidang keamanan, ketertiban umum dan pemerintahan dari tangan
tentara Sekutu ke tangan pemerintah Hindia Belanda-NICA di Makasar
pada 15 Juli 1946. Seusai upacara serah terima kekuasaan
119
pemerintahan, van Mook mengumumkan keputusannya, untuk
menghapuskan keadaan darurat perang di wilayah Timur Besar kecuali
120
daerah Bali yang masih bergolak.
Konferensi Malino dibuka secara resmi oleh van Mook di
hadapan peserta yang hampir 100 orang jumlahnya. Mereka terdiri dari
staf aparaturnya, peninjau dari kalangan pers, film dan radio dan
sebagian besar dari wakil-wakil daerah. Wakil-wakil daerah yang
diundang berjumlah 51 orang meliputi daerah-daerah Bangka-Belitung,
Kalimantan Barat, Kalimanatan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sangihe dan Talaud, Maluku
Utara, Maluku Selatan, Irian, Tanimbar, Kepulauan Kei dan Aru, Bali,
Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor.
121
Dalam pidato pembukaannya, van Mook menyarankan bahwa
sudah tiba saatnya sekarang untuk merencanakan dan merundingkan
tindakan-tindakan yang layak diambil guna menyusun suatu tata

371