Page 21 - Majalah PERHAPI Edisi 007 Juli-September 2021

SPECIAL REPORT

Pemerintah berencana memasukan aturan pajak karbon dalam revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Rencana ini mendapat
penolakan dari kalangan pelaku usaha.

Pemerintah berencana mengenakan tarif se- Suahasil menegaskan bahwa pajak karbon le-
besar Rp.75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen bih sekedar dari pendapatan pemerintah sebaliknya
atau satuan uang setara. Atau Rp.75 ribu per ton memberi perspektif baru untuk melindungi rakyat
setara dengan USD 5 per ton. Tarif pajak karbon ini di masa depan. ”Ini lebih dari sekedar pendapatan
dihitung berdasarkan harga perdagangan karbon pemerintah, ini tentang perspektif baru yang pen-
dari kegiatan Result Based Payment (REDD + atau ting bagi kami. Saya mengerti bahwa perusahaan
Reducing Emission form Deforestration and Forest multinasional juga internasional sangat intens me-
Degradation tahun 2020). ngenai isu lingkungan di masa depan,” terang Suaha-
Pemerintah mengakui dasar pengenaan pajak sil dalam even tahunan pelaku usaha migas.
karbon ini adalah untuk mengendalikan emisi gas Pemerintah menurut Suahasil memberi sinyal
rumah kaca. Sebagai negara yang menandatangani pada masyarakat dunia lewat pajak karbon tentang
Paris Agreement, Indonesia punya kewajiban untuk bagaimana pemerintah bisa berkontribusi mengu-
menekan emisi gas rumah kaca. Untuk mewujudkan rangi emisi karbon.
rencana tersebut butuh dana yang tidak kecil. Tahun Dijelaskan pula bahwa pengenaan pajak karbon
2016-2019 misalnya rata-rata realisasi belanja untuk ini mengacu pada beberapa negara seperti Jepang,
perubahan iklim mencapai Rp.86,7Triliun/tahun Singapura, Kolombia, Spanyol, Prancis dan Cile. Na-
(4,1% dari APBIN per tahun). APBN juga sudah ber- mun setiap negara tentu punya kekhasan tersendiri.
kontribusi 32,5% per tahun dari total biaya mitigasi Sehingga aturan terkait pengurangan emisi tentu
perubahan iklim. disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara.
Dalam acara Indonesia Petrolium Association Antonius Sanyojaya, Partner at PWC Indonesia
(IPA) Convex awal September, Wakil Menteri Ke- dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan ASPINDO
uangan Suahasil Nazara menjelaskan pajak karbon menjelaskan bahwa pajak karbon ini menjadi bagian
adalah cara pandang di masa depan. ”Pajak karbon dari upaya global dalam menekan emisi. Sudah ada
mewakili cara pandang kita di masa depan tentang banyak negara yang menerapkan. Sebut saja Cina,
bagaimana kita melihat ekonomi, lingkungan, pili- Jepang dan banyak negara di belahan Eropa.
han bagaimana meningkatkan kesejahteraan rak- Secara umum pajak karbon ini ada tiga skema
yat,” ujarnya. besar yakni pajak karbon, karbon kredit dan Emissi-

MAJALAH PERHAPI EDISI 07/JULI-SEPTEMBER 2021 21