Page 23 - Majalah PERHAPI Edisi 007 Juli-September 2021

SPECIAL REPORT

Melihat ini pun Komaidi mengatakan ada yang
tidak selaras dalam kebijakan energi nasional. Di satu
sisi ada subsidi untuk listrik dan BBM tetapi di sisi lain
Pemerintah berencana menerapkan pajak karbon.
”Sekarang ini harga energi fosil murah karena adanya
subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Harus-
nya secara bertahap dihilangkan subsidinya baru ke-
mudian dikenakan pajak karbon,” tandasnya.
Komaidi pun mendorong Pemerintah untuk
mengkaji secara lebih serius terkait hal ini. ”Kalau
pajak karbon diterapkan hampir semua energi fosil
akan terdampak mulai dari BBM, batubara, gas. Ar-
tinya harganya akan lebih mahal,” tandasnya.
Di sisi lain Ia mengatakan sejauh ini pertum-
buhan EBT masih terbilang lamban. Porsi energi fo-
sil dalam bauran energi masih dominan antara 85-
90% dari energi baru dan terbarukan. Sementara
konsumen energi terbesar di Indonesia ada di tiga
sektor yakni industri, transportasi dan kelistrikan.
Semuanya sektor ini berkontribusi besar dalam
pembentukan PDB Indoensia. Kalau ada shock maka
bakal ada ancaman terhadap kontraksi ekonomi
Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Indonesia. Karena biaya ekonomi akan lebih tinggi.
Batubara Indonesia (APBI)
”Kalau kontraksi ekonomi terjadi maka pene-
bijakan ini berdampak pada pengurangan tenaga rimaan negara dari pajak akan berkurang. Jangan
kerja. ”Oleh karenanya kami meminta Pemerintah sampai Pemerintah mengejar di kisaran Rp 26-50
untuk mengkaji aturan ini secara konprehensif,” tan- triliun namun kehilangan potensi pemasukan yang
das Hendra. jauh lebih besar,” tandas Komaidi.
Menurutnya jika tujuannya untuk menekan Semua akan mendukung setiap upaya untuk
emisi karbon maka ada banyak cara yang dilakukan menekan emisi karbon dengan menggunakan energi
di industri pertambangan. ”Mulai dari mempercepat bersih. Namun semua itu dilakukan secara terukur
kegiatan reklamasi dan rehabilitasi lahan, penggu- dengan melihat kondisi bangsa. Apalagi jika upaya
naan B30 di operasional tambang sampai peman- mengurangi emisi karbon bisa dilakukan dengan ca-
faatan EBT di area tambang,” tandas Hendra. ra lain.
Bahkan APBI menurut Hendra meminta agar
aturan terkait pajak karbon dikeluarkan dari Ran- Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute
cangan UU KUP sehingga perlu dibahas secara lebih
konprehensif dengan pelaku usaha. ”APBI juga me-
ngusulkan agar Pemerintah lebih dahulu mengatur
skema pemberlakuan perdagangan karbon (Emissi-
on Trading System) yang sedang disusun dalam ran-
cangan Perpres Nilai Ekonomi Karbon,” terang Hen-
dra.
Sementara Direktur Eksekutif ReforMiner Ins-
titute Komaidi Notonegoro dalam sebuah diskusi
media meminta Pemerintah untuk lebih berhati-
hati dalam menerapkan kebijakan. Apalagi dalam
situasi pandemi. Perekonomian nasional dan global
saat ini sedang dalam pemulihan. Pemerintah sendi-
ri memberikan ruang defisit untuk APBN saja sampai
2023 dibolehkan untuk lebih dari 3%.
”Umumnya ketika pajak karbon ini diterapkan
harga karbon di negara tersebut akan mengikuti for-
mula harga pasar atau harga keekonomian. Karena
prinsipnya pajak karbon ini berkebalikan dengan
subsidi. Pajak karbon akan jadi penambah harga se-
mentara subsidi akan jadi pengurang harga,” tandas
Komaidi.

MAJALAH PERHAPI EDISI 07/JULI-SEPTEMBER 2021 23