Page 22 - Majalah PERHAPI Edisi 007 Juli-September 2021

SPECIAL REPORT

on Trading Scheme (ETS). Dalam pajak karbon, pajak Anton mengakui ada plus dan minus atas pi-
yang dikenakan atas karbon (CO ) yang dihasilkan lihan skema. Pajak karbon lebih memenuhi kepas-
2
jika melebihi ambang batas. Sebut saja di PLTU A tian dari harga dan juga kepastian penerapannnya.
menghasilkan 1 juta ton CO sementara secara atu- Kemudian ETS lebih gampang diimplementasikan ke
2
ran dibatasi hanya 700 ribu ton CO . Maka PLTU emisi karbon terbesar.
2
tersebut harus membayar pajak yang 300 ribu ton Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Ba-
Co . tubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia dalam se-
2
Sementara Emission Trading Scheme (ETS) ti- buah diskusi mengatakan APBI tengah mengkaji
dak menggunakan skema pinalti. Jika perusahaan A dampak dari kebijakan pajak karbon ini pada industri
memproduksi karbon lebih tinggi dari yang diatur pertambangan batu bara. Ia juga menjelaskan bahwa
maka wajib membeli kekurangan karbon tersebut. APBI bersama dengan APINDO terus memperjuang-
Skema ini memungkinkan perdagangan antara kan kepentingan industri terkait masuknya pajak
perusahaan yang butuh kredit karbon dengan yang karbon dalam RUU KUP.
punya tabung karbon berjalan secara alami. ”APBI sedang kaji bagaimana dampak pajak
”Untuk skema ETS, bukan pemajakan atas emi- karbon ini terhadap industri pertambangan karena
si karbon tetapi pemberian kredit ke masing-masing sebagian besar batu bara yang dihasilkan dikonsum-
produsen batasannya berapa. Ketika batasan dile- si oleh PLTU. Tentu akan berdampak pada PLN dan
wati akan dikenakan pinalti. Kalau tidak melewati IPP akan berujung pada naiknya harga listrik,” terang
maka bisa diperjualbelikan,”terang Antonius. Hendra.
Sementara karbon kredit lebih pada kredit Ia kemudian menjelaskan bahwa sampai saat
yang dihasilkan untuk menunda atau menghindari ini beberapa negara produsen batu bara belum me-
emisi karbon seperti upaya reforestrasi atau rene- nerapkan pajak karbon. Austalia selama kurang lebih
wable proyek. Kredit ini bisa diperdagangkan oleh 20 tahun mempelajari hal ini. Kemudian menerap-
pihak yang butuh untuk menutup kekurangan emisi kan aturan pajak karbon pada 2021. Namun hanya
karbon yang dihasilkan. Sehingga bisa mengurangi bertahan 2 tahun dimana pada tahun 2014 menarik
pajak karbon atau kurangi pinalti. diri dari penerapan aturan tersebut. Alasannya ke-

Pemerintah memberi sinyal pada masyarakat dunia lewat pajak karbon tentang bagaimana pemerintah bisa berkontribusi mengurangi
emisi karbon.

22 MAJALAH PERHAPI EDISI 07/JULI-SEPTEMBER 2021