Page 41 - zein otw ebook

EVALUASI
1. Dekrit Presiden dianggap sebagai tonggak pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Latar
belakang Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit tersebut adalah ….
A. permasalahan di politik dan ingin menetapkan kekuasaan presiden secara mutlak
B. permasalahan di bidang sosial dan ekonomi karena terjadi inflasi dan krisis
moneter
C. permasalahan di bidang politik, sosial dan ekonomi akibat perubahan kabinet
D. permasalahan di bidang politik, sosial dan ekonomi akibat pemberontakan daerah
E. permasalahan di bidang ekonomi, politik dan sosial yang mengarah pada
perpecahan

2. Perhatikan pernyataan berikut ini.
1. Menyiapkan perundingan dengan Belanda
2. Mengambailan Irian Barat
3. Membuat kebijakan Manipol Usdek
4. Mencukupi kubutuhan sandang pangan
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang menunjukkan program kabinet kerja adalah
….
A. 2 dan 3
B. 2 dan 4
C. 1 dan 2
D. 1 dan 3
E. 1 dan 4

3. Arah politik luar negeri Indonesia memang diarahkan pada pelaksanaan politik luar
negeri yang bebas aktif namun pada kenyataannya condong ke arah sosialis. Hal
tersebut ditunjukkan dengan ….
A. politik luar negeri yang mengacu pada UNEF
B. politik luar negeri yang mengacu pada UNSF
C. politik luar negeri yang mengacu pada Nefo
D. politik luar negeri yang mengacu pada Oldefo
E. politik luar negeri yang mengacu pada politik Mercusuar

4. Perhatikan bacaan berikut ini!
KONFRONTASI TERHADAP MALAYSIA
Masalah ini berawaldari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari
Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yu dari Republik Singapura untuk
menyatukan kedua Negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana ini
ditentang oleh Indonesia dan Philipina.
Philipina menentang karena menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis
adalah milik Sultan Sulu. Sedangkan pemerintah Indonesia pada saat itu
menentang karena menurut presiden Soekarno pembentukan Federasi Malaysia
merupakan sebagian rencana Inggris untuk membentuk Neokolonialisme Inggris
yang membahayakan revolusi Indonesia.
Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju
untuk meminta Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini
sehingga dapat diketahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan
kedalam Federasi Malaysia. Kemudian ketiga kepala pemerintahan tersebut

37