Page 36 - zein otw ebook

Pada tanggal 15 Desember 1955, telah terpilih anggota DPR dan Konstituante
dilantik pada tanggal 10 November 1956 tugas merumuskan UUD 20 November 1956
menyusun dan menetapkan UUD Republik Indonesia tanpa ada pebatasan waktu. Tetapi
sampai awal tahun 1957 konstituante belum juga berhasil Merampungkan tugasnya.
Tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengajukan gagasan yang dikenal sebagai
konsepsi Presien.
Konsepsi presiden ini menimbulkan perdebatan dalam masyarakat dan di
DPR.Tanggal 25 April 1959 Presiden berpidato lagi untuk menganjurkan agar dala
pelaksanaan demokrasi terpimpin, konstituante menetapkan kembali UUD 1945 sebagi
UUD RI dan menjadi perdebatan di sana. hasilnya dari 474 anggota yang hadir
sebanyak 269 mendukung dan sebanyak 199 menolak.
Pada tanggal 3 Juni 1959 mengadakan reses(masa istirahat) untuk mencegah
terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan, maka kepala Staf Angkatan Darat (KSDA)
Letnan Jendral A.H. Nasution atas nama pemerintah / Penguasa Perang Pusat (Peperpu),
mengeluarkan peraturan No. Prt / Peperpu / 040 / 1959 yang berisi larangan melakukan
kegiatan – kegiatan politik. Tanggal 16 Juni 1959, PNI Suwirjo mengirimkan surat
kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan
konstituante, Akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoodrecht (hukum
keadaan bahaya bagi negara) pada hari minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, dalam
suatu upacara resmi di istana Negara Merdeka . Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit
Presiden yang isinya sebagai berikut :
a. pembubaran konstituante
b. tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945
c. pebentukan MPRS dan DPAS
Dekrit Presiden ini mendapatkan sambutan baik dari masyarakat luas yang
selama hampir 10 tahun berada dalam kegoyahan masa liberal dan mendambakan
stabilitas politik. Tanggal 22 Juli 1959 DPR secara aklamasi menyatakan kesediaannya
untuk melaksanakannya UUD 1945.
1. Sistem Politik Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin di tafsirkan dari sila ke-4 “kata dipimpin kemudian
ditafsirkan bahwa demokrasi harus Dipimpin oleh Presiden. Tanggal 9 juli 1959 kabinet
juanda dibubarkan dan diganti dengan kabinet kerja Kabinet ini dilantik pada tanggal 10
juli 1959, Dengan programnya disebut tri progra kerja meliputi:Sandang, pangan,
keamanan dalam negeri dan pengembalian Irian BaratDewan pertimbangan agung
(DPA) dibentuk berdasarkan PenPres No.3 thn 1959dipimpin oleh presiden dengan
Ruslan Abdulgani sebagai ketuanya pelantikan DPA yaitu tanggal 15 Agustus
1959. Kemudian dikeluarkan penpres no.3 tahun 1960 yang menyatakan pembubaran
DPR hasil pemilu 1955. tanggal 24 juni 1969 presiden soekarno telah berhasil
menyusun anggota DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong telah dilantik pada tanggal 25 juni 1960. Tugas DPR-GR adalah melaksanakan
manipol, merealisasikan amanat penderitaan rakyat, dan melaksanakan demokrasi
terpimpin.

32