Page 31 - zein otw ebook

EVALUASI

1. Indonesia pernah menggunakan sistem pemerintahan Demokrasi Liberal pada 1950-
1959. Pelaksanaan Demokrasi Liberal tersebut mengakibatkan adanya dua kepala
dalam satu negara, yakni ….
A. kepala administrasi dan perdana mentri
B. kepala administrasi dan kepala negara
C. kepala negara dan kepala pemerintahan
D. kepala pemerintahan dan perdana mentri
E. kepala negara dan perdana mentri

2. Pelaksaan Demokrasi Liberal erat kaitannya dengan formatur kabinet yang sering
berubah meskipun telah ditunjuk sesuai dengan kemampuan para mentri yang ada di
dalamnya. hal tersebut terjadi karena ….
A. adanya mosi tidak percaya dari pihak oposisi
B. adanya mosi tidak kpercaya dari pihak sipil
C. adanya mosi tidak percaya dari presiden
D. adanya tuntutan dari pihak TNI/Polri
E. adanya tuntutan dari pihak asing

3. Pada sistem demokrasi liberal, peran partai besar sangat terlihat dalam pemerintahan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa kabinet yang berkuasa harus memiliki dukungan
dari mayoritas di parlemen. Jika kabinet tidak lagi mendapatkan dukungan, maka
tindakan yang harus dilakukan adalah ….
A. menunjuk formatur dari salah satu partai
B. melakukan reshuffle anggota kabinetnya
C. mengembalikan mandatnya kepada presiden
D. mengganti menteri yang melakukan kesalahan
E. mempersilakan pihak oposisi untuk menggantikannya

4. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 dengan memilih anggota DPRD dan
dewan Konstituante. Program pelaksanaan pemilu telah direncanakan sejak kabinet
Natsir namun baru terlaksana pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Hal tersebut
menunjukkan bahwa masa kerja kabinet yang sehingga sehingga menyebabkan ….
A. program kerjanya berganti-ganti
B. program kerjanya tidak terlaksana
C. munculnya perebutan program kerja
D. munculnya pertentangan kabinet
E. terjadi inflasi dan masalah politik

5. Pelaksanaan Pemilu pada tahun 1955 berbeda dengan pemilu yang dilaksanakan
setelahnya karena dilakukan dua kali periode untuk memilih ….
A. DPR dan MPR
B. DPR dan partai politik
C. DPR dan formatur kabinet
D. DPR dan dewan konstituante
E. dewan konstituante dan MPR

27