Page 29 - zein otw ebook

3. Adanya politik dagang sapi
4. Partai-partai mementingkan dirinya sendiri
5. Kondisi perekonomian nasional semakin buruk

AKIBAT BIDANG EKONOMI
Hal-hal yang membuat pembangunan ekonomi tersendat-sendat saat itu :
1. Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan akibat
terjadinya berbagai pemberontakan
2. Adanya instabilitas politik karena sering bergantinya kabinet
3. Hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi (pertanian
dan perkebunan)
Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi ekonomi karena masih baru
negaranya dan tidak memiliki tenaga ahli dan dana yang besar.

Usaha-usaha memperbaiki perekonomian :

1. Gunting Syarifuddin
Kebijakan gunting syarifuddin adalah pemotongan nilai uang (sanering) . tindakan
keuangan ini di lakukan pada tanggal 20 maret 1950 dengan cara memotong semua
uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas hanga nilainya tinggal setengahnya .

2. Program Benteng
Masa liberal adalah Dr.Sumitro Djojohadikusumo . sumitro berpendapat bahwa
yang perlu dilakukan dalam pembangunan ekonomi imdonesia adalah mengubah
struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Pada umumnya
bermodal lemah, maka hendaknya pemerintah berperandalam membantu
memberikan bantuan kredit. Kegagalan program ini disebabkan para pengusaha
pribumi. Akibatnya program atau gerakan benteng (benteng group) menjadi salah
satu sumber defisit keuangan. Walaupun dilanda krisis moneter , namun menteri
keuangan pada masa cabinet.

3. Nasionalisasi De javache Bank
Dalam perjanjian tersebut ditetapkan bahwa suatu peraturan pemerintah Indonesia
tentang De Javasche Bank dan pemberian kredit Dari De Javasche bank kepada
pemerintah indonesia harus di konsultasikan kepada pemerintah Belanda. Pada
tanggal 19 Juni 1951kabinet sukiman membentuk panitia nasionalisme De Javasche
Bank.

4. Sistem Ekonomi Ali-Baba
Diprakasai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo mentri perekonomian Dalam kabinet
Ali Sastroamijoyo 1. kabinet ini memprioritaskan kebijakan Indonesia. Dalam
sistem ini Ali digambarkan sebagai pengusaha Pribumi, sedangkan Baba
digambarkan sebagai pengusaha non pribumi. Program ini tidak dapat berjalan
dengan baik, sebab pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya
dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

6. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek)
Pada masa pemerintahan kabinet burhanudin harahap dikirimkan suatu deligasi ke

25