Page 24 - zein otw ebook
P. 24

yang  beragam,  namun  hal  tersebut  malah  dipisah-dipisahkan  ketika  menjadi  RIS.
                   Bahkan pada saat itu terjadi demo besar-besaran menuntut pembuatan suatu Negara
                   Kesatuan.  Maka  melalui  perjanjian  antara  tiga  negara  bagian,  Negara  Republik
                   Indonesia,  Negara  Indonesia  Timur,  dan  Negara  Sumatera  Timur  dihasilkan
                   perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950.
                                  Sejak  17  Agustus  1950,  Negara  Indonesia  diperintah  dengan
                   menggunakan  Undang-Undang  Dasar  Sementara  Republik  Indonesia  1950  dan
                   menganut sistem kabinet parlementer di Indonesia. Sebagai akibat dari pelaksanaan
                   sitem demokrasi liberal ini adalah kekuatan parlemen yang sangat kuat. Kedudukan
                   parlemen  yang  terlalu  besar  dalam  pemeirntahan  Indonesia  di  tahun  1950-1959
                   membuat Indonesia harus rela mengalami perubahan kabinet sebanyak 7 kali.
                                  Pergantian kabinet  sebanyak 7 kali tersebut  apakah sebuah prestasi
                   yang  gemilang?  Apakah  pergantian  tersebut  menunjukkan  bahwa  Indonesia
                   demokratis?  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut  pelajari  lebih  lanjut  mengenai
                   pelaksanaan Demokrasi Liberal di Indonesia (1950-1959).
                           Demokrasi  Liberal  disebut  juga  Demokrasi  konstitusional  karena  sistem
                   politik  yang  melindungi  secara  konstitusional  hak–hak  individu  dari  kekuasaan
                   pemerintah.

                   Adapun ciri-ciri Demokrasi Liberal di Indonesia adalah:
                       a.  Sistem pemerintahan → Parlementer
                       b.  Terdapat Multi partai → PNI, Masyumi, NU
                       c.  Landasan → UUDS 1950
                       d.  Adanya ketidakstabilan politik
                       e.  Presiden berhak membubarkan DPR
                  Pelaksanaan Demokrasi  Liberal memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap
                  berbagai  aspek  kehidupan  pemerintahan  Indonesia  terutama  politik  dan  ekonomi.
                  Berikut ini penjelasan terkait kehidupan politik dan ekonomi masa demokrasi liberal:

                  Bidang Politik
                  Seperti yang telah disampaikan pada materi di atas, dampak dari pelaksanaan demokrasi
                  liberal adalah munculnya kekuatan parlemen yang sangat besar sehingga menimbulkan
                  pergantian  kabinet  yang  relatif  cepat  tanpa  menyelesaikan  program  kerjanya  dengan
                  baik. Berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai formatur kabinet yang ada pada
                  masa demokrasi liberal (1950-1959):

                  1.  KABINET NATSIR ( 6 September 1950-21 Maret 1951)
                      Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Muhammad Natsir dari
                      Masyumi. Adapun program kerja dari kabinet Natsir adalah:
                      a)  Menggiatkan  atau  meningkatkan  usaha  keamanan  dan
                         ketentraman.
                      b)  Pelaksanaan Pemilu secepatnya
                      c)  Menguatkan  konsolidasi     dan    menyempurnakan
                                  susunan pemerintahan.
                      d)  Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
                      e)  Mengembangkan    dan    memperkuat  ekonomi  rakyat
                                  sebagai fondasi ekonomi nasional.
                      f)  Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat




                                                           20
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29