Page 33 - 19. UKBM EKO

Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran dengan memakai uang kartal
(uang kertas dan logam), yang terdiri atas uang dengan nilai nominal Rp100, Rp200,
Rp500, Rp1000, Rp2000, Rp5000, Rp10000, Rp20000, Rp50000, dan Rp100000.
Alat pembayaran tunai berupa uang kartal tersebut masih berperan penting dalam
lalu lintas pembayaran dalam transaksi sehari-hari yang tentu saja bernilai kecil.
Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai
seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral.

b. Alat Pembayaran Nontunai
Alat pembayaran nontunai adalah alat pembayaran dengan tidak memakai uang
kartal (uang kertas dan logam), yang terdiri atas paper based (cek/BG), APMK (Alat
Pembayaran Menggunakan Kartu), dan uang elektronik. Alat pembayaran nontunai
sudah berkembang dan semakin lazim dipakai masyarakat. Kenyataan ini
memperlihatkan kepada kita bahwa jasa pembayaran nontunai yang dilakukan bank
maupun lembaga selain bank (LSB), baik dalam proses pengiriman dana,
penyelenggara kliring maupun sistem penyelesaian akhir (settlement) sudah tersedia
dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai
besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross
Settlement), dan sistem kliring.

3. Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran
Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran di Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Dalam Pasal 8 UU
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa Bank Indonesia
mempunyai tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas Bank
Indonesia tersebut, ditentukan dalam Pasal 15 Nomor 23 Tahun 1999, bahwa dalam rangka
mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk
melakukan hal-hal berikut.
a. melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem
pembayaran;
b. mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan
tentang kegiatannya;
c. menetapkan penggunaan alat pembayaran.
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kewenangan mengatur dan menjaga
kelancaran sistem pembayaran di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang
dituangkan dalam Undang Undang Bank Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan
mandat tersebut, Bank Indonesia mengacu pada empat prinsip kebijakan sistem
pembayaran, yakni keamanan, efisiensi, kesetaraan akses, dan perlindungan konsumen.
1) Prinsip Aman
2) Prinsip Efisiensi
3) Prinsip Kesetaraan Akses
4) Prinsip Perlindungan Konsumen
Tujuan utama Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah untuk meningkatkan
keamanan dan efisiensi sistem pembayaran. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peran
Bank Indonesia dalam sistem pembayaran terdiri atas sebagai berikut.
a. Peran Bank Indonesia sebagai Operator
b. Peran Bank Indonesia sebagai Regulator
c. Peran Bank Indonesia sebagai Fasilitator
d. Peran Bank Indonesia sebagai Development Coordinator
e. Peran Bank Indonesia sebagai Pengguna