Page 28 - 19. UKBM EKO

a. kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, yang tercermin pada perkembangan
laju inflasi;
b. kestabilan terhadap mata uang negara lain, yang tercermin pada perkembangan nilai tukar
rupiah terhadap mata uang negara lain.
Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai
Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank
Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan
harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.
4. Independensi Bank Indonesia
Disebutkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 bahwa untuk mendukung
terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan
perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang
semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi,
maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai
rupiah; sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi
Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Berdasarkan hal tersebut, maka Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 mengatur lima
indepensi yang harus ditaati oleh Bank Indonesia. Kelima independensi tersebut, yaitu sebagai
berikut.
a. Independensi Kelembagaan(Institutional Independence)
Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan pemerintah dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya.
b. Independensi Sasaran Akhir(Goal Independence)
Bank Indonesia dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan moneter yaitu sasaran inflasi
mempunyai tingkat independensi yang rendah, karena harus berkoordinasi dengan
pemerintah.
c. Independensi Instrumen(Instrument Independence)
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan sendiri sasaran-sasaran moneter
dan melaksanakan pengendalian moneter dengan menggunakan berbagai instrumen
moneter yang lazim digunakan.
d. IndependensiPersonal (Personal Independence)
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam
bentuk apa pun dan dari pihak mana pun.
e. Independensi Keuangan(Financial Independence)
Dewan Gubernur berwenang menetapkan anggaran tahunan Bank Indonesia yang meliputi
anggaran kegiatan operasional, anggaran kebijakan moneter, sistem pembayaran, serta
pengaturan dan pengawasan perbankan.

5. Organisasi Bank Sentral
Setiap organisasi, sangat penting memiliki struktur organisasi yang akan menggambarkan
secara sistematis tugas dan tanggung jawab setiap orang yang memegang jabatan dalam
organisasi tersebut. Begitu pula dalam lembaga pemerintahan negara seperti Bank Indonesia
pun memiliki struktur organisasi.
Bank Indonesia sebagai bank sentral Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.
Dewan Gubernur terdiri atas sebagai berikut.
a. Gubernur (sebagai ketua)
b. Deputi Gubernur Senior (sebagai wakil ketua)
c. Deputi Gubernur, minimal empat orang dan maksimal tujuh orang (sebagai anggota)