Page 62 - Buku Renstra 10 Oktober
P. 62
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD/OPD
Kinerja pelayanan SKPD/OPD sangat terkait dengan tugas dan
fungsi SKPD/OPD tersebut. Demikian halnya dengan Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Propinsi Banten. Tugas dan fungsinya telah
dijabarkan secara detil dan terstruktur sebagaimana yang disebutkan
dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan tugas pokok adalah
Rancangan Akhir
membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tugas pembantuan yang
ditugaskan kepada daerah provinsi.
Penugasan tersebut tidak terlepas dari implementasi Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana
didalamnya disebutkan urusan yang menjadi urusan wajib pemerintah
daerah antara lain; a) Perencanaan dan pengendalian pembangunan; b)
Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; dan c)
Pengendalian lingkungan hidup. Ketiga urusan tersebut sangat terkait
erat dengan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
Disamping kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Propinsi Banten, juga melaksanakan kewenangan lainnya
sebagai pelaksanaan atas dekosentrasi maupun azas tugas pembantuan.
Dengan kewenangan tersebut penanganan lingkungan hidup dan
kehutanan dalam pembangunan di Propinsi Banten ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan suatu
ekosistem yang serasi, selaras dan berkesinambungan serta
memperhatikan aspek kelestarian fungsi hutan yang bernilai ekonomis.
Penyelenggaraan pembangunan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan perlu terus menerus dilakukan penyempurnaan kearah yang
lebih baik, yang disusun dalam suatu tahapan perencanaan berkelanjutan,
Renstra 2017-2022 |DLHK Propinsi Banten 51
