Page 182 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

- 181

Pasal 281

(1) IGmpanye Pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil
Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil
bupati, walikota, dan wakil walit<ota hanrs memenuhi
ketenhran:
a. Id"k menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali

Iiasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-u.d"t gr1r;,

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.

(21 Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan-
keberlangsungan hrgas penyelenggaraan rregara dan
penyelenggaraan pemerintahan daerah-

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat
legara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2)
diahrr dengan Peraturan KPU.

Pasal 282

fgjabat negara, pejabat strukttrral, dan pejabat fungsional dalarn
jSbatan negeri, serta kepala desa dilarang membuit kepuhrsan
dan/atau melakukan tindakan yang mengunttrngtcan atau
merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283
(1) Pej-abat negara, pejabat stmktural dan pejabat fungsional
dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya

dilarang mengadakan kegiatan yang mengaratr kepada
keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan
sesudatr masa Kampanye

(21 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang
fcepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unii
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bagral . : .