Page 187 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-186-

Paragraf 4

Iklan Kampanye

Pasal 291

(1) Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh peserta pemilu
di media massa cetak, media daring, media sosial, dan/atau
fgpbas-a penyiaran dalam benhrk ittan komersiai dan/atau
iklan layanan unhrk masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276 ayat (21.

(21 Media massa cetak, media daring, media sosial wajib
memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemitu
dalam pemuatan dan penayangan iklan xampanye pemilu. :

(3) Pengaturan dan penjadwalan pemuatan serta penayangan
iIl* Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ly"i
1zy
dilaksanakan oleh media massa cetak media daring, heciii
sosial, dan lembaga penyiaran.

Pasa1292 ,.
(l) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga

penyiaran dilarang menjual brocking segm.ent dan/ataiu
blocking time untuk Kampanye pemilu.
r
(2t Media massa cetak, media daring, media sosiar, dan lembaga
penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam rorm-at
Itau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan
Kampanye Pemilu.

(3) Media massa cetak, media daring, media sosial, lembaga
penyiaran, dan Peserta pemilu dilarang menjual spot ikl;
yang tidak dimanfaatkan oleh salah iatu Feserta pemilu
kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 293

(1) Batas maksimum pemasangan iklan Kamparrye pemilu di
televisi untrrk setiap peserta pemilu secara kumulatif

sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga
puluh) detik unhrk setiap stasiun televisi hari selaria
masa Kampanye pemilu. ""tlap

(2)Batas...