Page 189 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

{D

nepu Jr-TxE 1'*oot5* r'o '',

- 188

(6) Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye pemilu layanan
.
untuk masyarakat yang diprodukii oleh pihah lain
sebagaimana dimaksud pada w.t (s) dilakukan oleh media
massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran Y

(7) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye pemilu layanan unhlk'
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (41 tidak
jumlah
lermlsuk kumulatif sebagaimana aimatsua' dalam,
Pasal 293 ayat (t), ayat (2), dan ayat
1S;.

Pasal 295

Media massa cetak, media daring, dan media sosial menyediakan
halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pl*r."t ri
berita dan wawancara serta untrrk pemasErng;, ikl"r, Ii.*p;y;

.
Pasal 296
r;
Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan pers melakukarr ,
pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan I(ampanye
Pemllu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media *""1"
cetak.

Pasal 297

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberitaan, penyiaran, dan
iklan Kampanye diatur dengan peraturan KpU.

Bagian Ketqiuh
Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasal 298

(1) KPU, KPU Provinsi, KpU Kabupaten/Kota, ppK, ppS, dan
PPLN berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahanTdesar.
dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan
lokasi pemasangan alat peraga unhrk keperluan tcamp'anye
Pemilu.

(2) Pemasangan