Page 190 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 190

t,'*oo=f;
                                                      p
                                                   R E  u JLTI       *     o
                                                                       =,,
                                                                                                              .
                                                                                                              .
                                                          - 189


                                (21  Pemasangan alat peraga Kampanye              pemilu    oleh pelaksana
                                     Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                     dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika,
                                     kebersihan, dan keindalran kota atau kawasan  setempat
                                     sesuai dengan ketenhran peraturan perundang-undangan.

                                (3)  Pemasangan alat peraga Kamparrye Pemilu pada tempat yang
                                     menjadi milik perseorangan  atau badan swasta harus dengan
                                     izin pemilik tempat tersebut.
                               (4)   Alat peraga  Kampanye Pemilu harr.s sudah dibersihkan  oleh'
                                     Peserta Pemilu paling lambat 1 (sattr) hari sebelum hari


                               (s)   Ketenhran lebih lanjut mengenai pemasangan dan
                                     pembersihan alat peraga Kampanye               pemilu    diahrr dalam
                                     Peraturan  KPU.



                                                            Bagran Kedelapan

                                     Kampanye  Pemilu                                   presiden   dan
                                                           .olehPresidentr#-l




                                                               Pasal 299
                               (l)   Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan
                                     Kamparrye

                               (2)   Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota             partai
                                     Politik mempunyai  hak melaksanakan  l(ampanye.
                               (3)   Pejabat negara lainnya yang bukan berstahrs sebagai,
                                     anggota Partai Politik dapat melaksanakan  I(ampanye,
                                     apabila yang bersanglmtan  sebagai:
                                     a. calon Presiden atau calon Wakil        presiden;
                                                                                                             )
                                     b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KpU;,
                                         atau                                                                :

                                     c. pelaksana kampanye  yang sudatr didaftarkan  ke KpU.                 '





                                                                                            Pasal3OO...
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195