Page 191 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 191

PRES  I DEN
                                                   REPUBLIK INDONESIA


                                                                                                             .


                                                                                                             :
                                                                Pasd 3OO
                                                                                                             ,;
                                selama melaksanakan Kampanye,             presiden    dan wakil    presiden,
                                pejablt negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan
                                keberlangstrngan tugas  penyelenggaraan  negara dan
                                penyelenggaraan  pemerintatran  daerah.



                                                               Pasal 301
                                                                                                             r
                                Presiden atau wakil Presiden yang telah ditetapkan  secara resmi               .
                               oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil             presiden   dalam'i
                               melaksanakan  Kampanye Pemilu             presiden    atau wakil     presiden
                               memperhatikan  pelaksanaan tugas dan kewajiban  sebagai"
                               Fresiden  atau Wakil Presiden.



                                                               Pasal 302

                               (1)   Menteri sebagai anggota tim kampanye  dan/atau pelaksana
                                     kampanye sebagaimana  dimaksud dalam               pasal  299 ayat    l3l
                                     huruf b dan huruf c dapat diberikan cuti.
                               (21   Cuti bagi menteri yang melaksanakan  lkmpanye dapat
                                     diberikan 1 (sahr) hari kerja dalam setiap minggu selama
                                     masa Kampanye.

                                                                                                             ,,
                               (3)   Hari libur adalah hari bebas unhrk melakukan Kamparry-e
                                     di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (21.
                                                                                                            ...

                                                               Pasal 303                                     :

                               (1)   Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau
                                     walikota dan wakil walikota sebagai anggota tim kampanye
                                     dan/atau pelaksana  kampanye sebagaimana  dimat<sud
                                     dalam Pasal 299 ayat (3) huruf b dan hun.f c dapat diberikan
                                     cuti.
                               (2t   cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil
                                     bupati, walikota atau wakil walikota yang melaksanakan'
                                     Kampanye  dapat diberikan 1 (sahr) hari kerja dalam setiap


                               (3)   Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kamparrye,
                                     di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat(21.




                                                                                             (a) Apabila.  . .
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196