Page 192 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 192

t,'*o55
                                                      p
                                                   c e  u J.Tr<E      * r' o



                                                           -191 -


                                (41 Apabila gubernur dan wakit gubernur,  bupati dan wakil
                                      bupati, atau walikota  dan wakil walikota  yang ditetapkan
                                      sebagai anggota tiln kampanye melaksan;kan  kamp'anye
                                      {fl*    wakhr yang bersamaan, tugas pemerintah  sehari-hari,


                                (s)   Pelaksanaan  hrgas pemerintah oleh sekretaris  daeratr
                                      sebagaimana  dimaksud pada ayat (41ditetapkan  oleh Menteri
                                      Dalam Negeri atas nama       presiden.






                                (1)  Dalam melaksanakan Kampanye,                   presiden    dan wakil',
                                     Presiden,  pejabat  negara, pejabat daerah dilarang:


                                (21  Fasilitas negara sebagaimana  dimaksud  pada ayat (U
                                     benrpa:

                                     a. sarana mobilitas,  seperti kendaraan dinas meliputi                    .
                                          kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas
                                         pegawai,  serta alat transportasi dinas lainnya;
                                     b. gedung  kantor, rumah dinas, rumah jabatan                      milik
                                         Pemerintah,  milik pemerintatr provinsi, milik pemerintatr
                                         kabupaten/kota, kecuali daeratr terpencil yang
                                         pelaksanaannya  harus dilakukan dengan memperhatikan",
                                         prinsip keadilan;                                       -

                                     c. sarana  perkantoran,                  radio        daerah  dan
                                         sandi/telekomunikasi                  milik            pemerintah
                                         provinsi/kabupaten/kota,        dan peralatan  lainnya; dan
                                                                                                             j
                                     d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh ApBN atau anggaran
                                         pendapatan  dan belanja daerah.

                               (3) Gedung atau fasilitas negara sslqgaimana dimaksud pada
                                     ayat (21 yang disewakan  kepada umum dikecualikan-dari
                                     ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).




                                                                                               Pasal3O5...
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197