Page 186 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu
P. 186

PRES IOEN
                                                   REPUBLIK  INDONESIA


                                                          _  185-






                                                                 Paragraf 2

                                                         Pemberitaan  Kampanye



                                                               Pasal 289

                                (1) Pemberitaan  Kampanye         pemilu   dilalnrkan oleh media massa
                                     cetak media daring, media sosiar, dan rembaga  penyiaran
                                     dengan siaran langsung atau siaran hrnda.

                               (21 Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang
                                     menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan  rampanye
                                     Pemilu ha'us berlaku adil dan berimbang kepada
                                     Peserta  Pemilu.                                                 "tmua



                                                                Paragraf 3
                                                          Penyiaran Kampanye                                 ',




                                                               Pasal 290
                               (l)  Penyiaran Kampanye            pemilu     dilakukan oleh lembaga,

                                     penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang
                                     melibatkan suara dan/atau gambar pemiisa atau suara
                                     pendengar,  debat Peserta     pemilu,   sertajajak pendapat.

                               (21 Pemilihan narasumber, tema, moderator dan tata cara
                                     penyelenggaraan  siaran monolog, dialog, dan debat diahrr
                                     oleh lembaga penyiaran.
                                                                                                             ,
                               (3) Narasumber  penyiaran  monolog,  diatog, dan debat harus
                                     mematuhi  larangan dalam Ifumpanye             pemilu    sebagaimana
                                    dimaksud dalam Pasal 280.
                                                                                                             ,.,
                               (41 siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh
                                    lembaga penyiaran  dapat mengikutsertakan maiyarakat.




                                                                                               Paragraf4...
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191