Page 185 - 95213-undang--undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilu

PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-184-

(3) Pesan Ikmpanye Pemilu ss[agaimana dimaksud pada
_
ayat (21 dapat berupa hrlisan, suara, gambar, tulisan dan
gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif,
Salis,
karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang tapat
diterima melalui perangkat penerima pesan.

(4) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga
penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan
mengiklankan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud
gada ayat (1) harrs memahrhi larangan dalam Kamparrye
Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 280.
(s) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga

penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setama Masa
Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak
Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada
kepentingan Kampanye Pemilu yang mengunttrngkan atau

Pasal 288

(1) Iembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia,
lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga
penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan
lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi walrtti'
yang sama dan memperlalnrkan secara berimbang peserta
Pemilu untuk menyampaikan materi lGmpanye pemilu. ,
,
(21 Lemboga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proseS

Pemilu sebagai benhrk layanan kepada masyarakat, tetapi .'
tidak boleh dimanfaatkan unhrk kepentingan kampanye
Peserta Pemilu.

(3) Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia
menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye
Pemilu yang sarna kepada setiap peserta pemilu.

Paragraf2. . .